PDIP Berani Ungkap Calon Nonkader

Eri Cahyadi (Kiri), Wisnu Sakti Buana (Tengah),Armudji (Kanan)

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya sudah dihentikan. Penanganan Covid-19 di Surabaya yang terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Membuat sejumlah elit partai pelan-pelan mulai mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) Wali Kota Surabaya, yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Surabaya, hingga kini, sudah memunculkan dua kubu. Yakni dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah cukup memiliki kursi untuk mengusung calon sendiri. PDIP sendiri hingga Juni 2020, memunculkan nama Wisnu Sakti Buana, Eri Cahyadi hingga Armudji. Sementara, dari kubu koalisi Machfud Arifin (MA), sudah mendapat tujuh partai untuk bertarung.

 Dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020 mendatang, PDIP memiliki 15 kursi dan berpeluang mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Sementara kubu MA, diusung tujuh partai dengan total 26 kursi yakni Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi), Partai Gerindra (5 kursi), Partai Golkar (5 kursi), Partai Demokrat (4 kursi), Partai NasDem (3 kursi), Partai Amanat Nasional (3 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi). Hanya dua partai yang belum memilih sikapnya dalam pilwali Surabaya, yakni Partai Keadilan Surabaya (5 kursi) dan Partai Solidaritas Indonesia (4 kursi).

Akan tetapi, hingga kini, yang masih misterius, sikap partai berlambang banteng moncong putih itu menjelang Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Padahal, berdasarkan tahapan lanjutan yang ditetapkan sesuai Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020. KPU Surabaya akan memulai tahapan lanjutan pada 15 Juni 2020 mendatang. Namun, PDIP, selama masa PSBB dan pandemi Covid-19, cenderung tertutup, irit bicara terkait siapa calon wali kota Surabaya yang diusung.

"Belum ada (rekom yang turun atau dibocorkan). Kita belum mendapat perintah dari DPP PDIP," kata Ketua DPC PDIP, Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya, kepada Surabaya Pagi, Selasa (9/6/2020).

Bahkan, Awi, sapaan Adi Sutarwijono ini menjelaskan, saat ini partainya masih terus bergerak dalam situasi apapun, meski Pilwali Surabaya sudah dekat. Menurut Awi, kini partainya lebih fokus pada situasi pandemi Covid-19. "Saat ini, dalam situasi pendemi Covid-19 ini, kami stop membicarakan urusan pilkada. Berganti dicurahkan dalam gotong-royong dengan rakyat untuk mengatasi pendemi ini," jelas Awi.

 

Ikuti Keputusan Megawati

Jika nantinya DPP PDIP mengusung calon dari nonkader, apakah kader PDIP di Surabaya akan bisa menerima dan memenangkan? Awi menegaskan tetap mengikuti keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Saya sudah sampaikan berulang kali, soal rekom adalah domain DPP PDI Perjuangan. Kami tegak lurus pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," tegasnya. Namun, ketika diputuskan nonkader, apakah di kader PDIP bawah akan tetap solid? Awi enggan berandai-andai.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono juga memaparkan bila rekomendasi merupakan wewenang penuh dari ketua Umum dan DPP. "Rekom wewenang penuh Ketua Umum dan DPP. Kita menunggu semua keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Saat ini siapapun yang direkomendasi akan kita amankan" paparnya.

Baktiono menambahkan bila saat ini PDIP sedang fokus untuk membantu menangani Covid - 19. "PDI Perjuangan sendiri aktifitasnya kami konsentrasi membantu mengatasi Covid-19.

Semua menunggu tugas, karena kita ditugaskan oleh partai dan saat ini kami di minta untuk konsentrasi ke warga masyarakat untuk berperang mengatasi covid - 19" imbuhnya.

 

Armudji Tetap Bergerak

Terpisah, Armudji, yang digadang-gadang namanya mendampingi Eri Cahyadi, dan sudah memasang duet Eri – Armduji di sudut kota Surabaya, juga masih belum bisa menjawab apakah rekom dari DPP mengarah padanya.  "Belum tau, karena urusan DPP. Kita hanya bisa menunggu, karena yang memberikan kewenangan adalah DPP," pungkasnya.

Meski begitu, dirinya tetap totalitas berjuang bersama warga Surabaya, dikarenakan dirinya merupakan anggota DPRD Jatim. "Saya tetap totalitas berjuang bersama masyarakat. Saya tidak pernah absen melewatkan waktu bersama warga Surabaya. Harus turun jika ingin tahu detail persoalan warga," kata Cak Ji, sapaan Armudji.

 

MA Mencari Wakil Walikota

Bila PDIP masih irit omong soal rekom, dari kubu MA, beberapa partai sudah mulai bergerilya untuk menyiapkan calon wakil walikota untuk Machfud Arifin. Seperti Partai Golkar, yang kini tengah mengajukan dua nama untuk wakil dari MA. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Surabaya, Arif Fathoni, Selasa (9/6/2020).

"Banyak nama yang layak untuk menjadi pendamping dari pak MA, siapa yang akan dipilih tergantung strategi politik yang akan dilakukan saja. Dari kita, Golkar, sedang nyiapkan dua nama. Contohnya Gus Hans dan satu lagi, masih kita rahasiakan," ujar Arif Fathoni saat dihubungi Surabaya Pagi pada Selasa (9/6/2020).

Dirinya juga menjelaskan beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh bakal calon pendamping MA tersebut. "Yang paling penting ya harus mempunyai kemistri. Jika kemistri yang terjalin baik, maka Insyaallah bisa bekerjasama hingga akhir," jelas Arif Fathoni yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Surabaya ini.

Selain itu, Arif juga mengatakan bakal calon pendamping MA ini juga harus dapat bersinergi dan menjadi dwi tunggal. Yaitu meskipun ada dua badan, tapi mampu menyatukan pikiran.

Selain Golkar, Partai NasDem juga mengusulkan nama untuk mendampingi Machfud Arifin. Sekretaris DPD Partai NasDem Surabaya, Hari Santosa mengatakan, partainya memiliki sejumlah kader potensial yang layak disandingkan dengan mantan Kapolda Jatim tersebut. Nama yang digadang-gadang warga NasDem adalah Vinsensius Awey yang perolehan suaranya di Pileg 2019 cukup tinggi. “Jadi ini keinginan warga NasDem. Kalau penentuan wakil pak MA kesepakatan bersama, kami tak akan memaksakan kader sendiri dipakai pak MA. Tapi kalau terpilih, ya kami sangat bersyukur. Karena ada kader partai kami yang dipandang mampu untuk mendampingi pak MA untuk pilkada ke depan,” jelasnya.

Ditanya soal kelebihan Awey, Hari Santosa yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya ini menuturkan, selama menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, masyarakat tahu betul siapa Awey. “Pak Awey itu dikenal di mana-mana. Bahkan, ketika tidak jadi di DPR RI, dia tetap aktif berkomunikasi dengan konstituen atau elemen masyarakat lainnya,” terangnya.

Lebih jauh, dia menuturkan, meski Awey muncul dari daerah pemilihan (dapil) 5 Surabaya, tapi warga Surabaya mengenalnya dan merasakan apa yang telah dilakukan Awey. “Ini fakta, karena ketika saya keliling, ternyata semua dapil dipikirkan. Jadi, basic massa Awey jelas,” ucapnya. byt/adt/alq/rmc