PDIP Ingatkan Jokowi tentang Rentannya Impor Alkes

Ketua Umum Megawati memberikan sambutan dalam acara HUT PDIP ke-49 yang digelar virtual, Senin (10/1).

Dalam HUT PDIP ke-49 di Jakarta, Presiden Jokowi tak Merespon Kritik Megawati

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi diingatkan oleh PDIP tentang kerentanan sistem kesehatan nasional akibat ketergantungan pada impor.

Demikian warning Ketua Umum Megawati dalam acara HUT PDIP ke-49 yang digelar virtual, Senin (10/1).

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri PDIP dalam pidatonya, serius menyoroti adanya kerentanan sistem kesehatan nasional akibat ketergantungan pada impor bahan baku obat di masa pandemi COVID-19. Maka itu Presiden Jokowi diingatkan agar lebih mengutamakan sumber daya dalam negeri untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Desain kebijakan masa pandemi terjadi pada situasi darurat. Desain yang mengedepankan, mendahulukan yang lebih penting. Jadi urgent dan priority. Dalam upaya ini PDIP mencatat adanya kerentanan sistem kesehatan nasional akibat ketergantungan pada impor,” tegas Megawati.

 

Jangan Megah-Megahan

“Jadi itu Pak Jokowi. Enggak usah yang megah-megah dulu. Masa alat suntik dan sebagainya itu masih saja dari luar? Masa gituan aja kita enggak bisa bikin? Saya nanya ini kepada orang-orang pinter lho, orang Indonesia buanyak yang pinter,” imbuhnya.

Megawati mengingatkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pemimpin-pemimpin internasional di G20. Ia menilai presidensi Indonesia ini menggelorakan kembali apa yang dimaksud Bung Karno 'to build a world a new'.

Sebab itu, Megawati mengharapkan Jokowi dapat menunjukkan kesetaraan dan kesejahteraan Indonesia di hadapan dunia. Hal mendasar seperti mengutamakan sumber daya lokal dengan mengurangi impor bahan baku kesehatan dinilainya akan mewujudkan tekad tersebut.

 

 

Jokowi tak Respon

Kritik Megawati ini tidak direspon olehi presiden Jokowi.

Jokowi malah paper keberhasilan capaian vaksinasi yang terus dipercepat. Diketahui, Indonesia masuk 5 besar dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Sebanyak 288 juta dosis vaksin, kata Jokowi, telah disuntikkan ke rakyat Indonesia. Dosis pertama mencapai 81 persen, dosis kedua 56 persen. Sedangkan, 29 provinsi dari total 34 provinsi telah menyuntikkan dosis pertama di atas 74 persen.

"Walaupun kita berhasil lewati proses pandemi, namun kita harus tetap hati-hati, waspada terhadap kemungkinan resiko pandemi karena adanya varian Omicron seperti yang disampaikan Ibu Mega," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, bahwa pandemi tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Termasuk masalah stunting yang menjadi tantangan SDM unggul Indonesia.

 

Malah Singgung Infrastruktur

Presiden RI Joko Widodo mengatakan tak sepakat terkait anggapan orang-orang bahwa pemerintahannya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur-infrastruktur besar.

Jokowi mengatakan bahwa dana triliunan yang digelontarkan untuk desa sebagai buktinya pemerintahannya tidak hanya bangun infrastruktur besar. Jokowi juga menegaskan, sudah Rp400,1 triliun dana desa dikucurkan pemerintah.

"Orang banyak menganggap kami hanya membanguun yang besar-besar: jalan tol, airport, pelabuhan, tidak," kata Jokowi dalam pidato balasan.

"Kami juga membangun desa, membangun embung, membangun air bersih di desa, membangun posyandu di desa, membangun sumur-sumur yang diperlukan di desa, membangun drainase di desa," imbuhnya. Jokowi mengungkapkan, dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, pada 2015, dana desa yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 21 triliun. Pada 2021, jumlah itu naik tiga kali lipat lebih menjadi Rp 71 triliun.

"Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Perhatian besar pemerintah terhadap desa ini kami harapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dan mempersempit ketimpangan antara desa dan kota," ujar Jokowi.

Ia menambahkan, infrastruktur-infrastruktur desa yang dibangun dengan dana desa, semisal embung, saluram irigasi, jembatan, pasar, sampai tambatan perahu merupakan kebutuhan di desa. n jk, er, 05