URABAYAPAGI, Surabaya- Pada hari Jum’at (30 april 2021) bertempat di Aula Fadjar Notonagoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlannga (UNAIR), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Prov. Jawa Timur melaksanakan kegiatan diseminasi bertajuk “Kajian Fiskal Regional (KFR) Jawa Timur Tahun 2020 dan Perkembangan APBN, Pelaksanan Program PC-PEN, dan Perekonomian di Jatim Tahun 2021”. Kegiatan diseminasi tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Kanwil DJPb Jatim FEB UNAIR yang dihadiri secara online oleh lebih kurang 200 lebih mahasiswa baik dari Program Sarjana, Magister dan Doktor, dan juga beberapa tamu undangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu bagian dari akuntabilitas Kementerian Keuangan dalam hal ini akuntabilitas Kanwil DJPB jatim atas fungsi dan tugas yang diembannya kepada masyarakat, dan pada kesempatan ini dikhususkan kepada civitas akademika. Melalui kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran utuh kepada civitas akademika atas kebijakan dan effort Pemerintah dalam bidang fiskal demi memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan diseminasi dimulai dengan Opening Speech dari Dekan FEB UNAIR, Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA. Dekan FEB UNAIR – Prof. Dr. Dian Agustia., S.E., M.Si., Ak., CMA., CA. selaku tuan rumah menyampaikan bangga dan sangat senang atas terselenggaranya acara ini sebagai wujud kerjasama antara Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan FEB UNAIR. Prof. Dr. Dian Agustia., SE., MSi., Ak., CMA., CA., juga mengharapkan agar kerjasama tidak hanya kali ini saja, namun bisa terus selalu bersinergi dan berkolaborasi melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif di masa pandemi. Lebih lanjut, Prof. Dr. Dian Agustia., S.E., M.Si., Ak., CMA., CA., menyampaikan bahwa Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Jawa Timur Tahun 2020, DJPb Kantor Wilayah Jawa Timur, diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menyamakan persepsi dan menata strategi, terutama dari sisi kebijakan fiskal agar perekonomian Indonesia bisa segera bangkit pada tahun 2021.
Baca Juga: Sosialisasikan Pola Hidup Sehat, FK Unair Gelar Medic Air Run 2024
Hadir selaku Keynote Speaker, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementrian Keuangan RI - Sudarso, M.M., yang menguraikan tentang kondisi Indonesia secara keseluruhan berkaitan dengan aspek fiskal. Sudarso, M.M. menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini yang merupakan kerjasama antara DJPb Kantor Wilayah Jawa Timur dengan FEB UNAIR, dan sangat menyambut baik, kerjasama dengan dunia akademis, sebab menurut Sudarso, M.M., akan banyak diperoleh masukan, feedback dari lingkungan akademisi, sebagai upaya perbaikan dalam perumusan kebijakan, sehingga harapannya adalah bahwa kebijakan – kebijakan fiskal yang akan ditetapkan oleh pemerintah, akan lebih fit, lebih proper dengan kondisi Sudarso menyampaikan lebih lanjut bahwa DJPb sebagai salah satu Eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam pelaksanaan APBN, yang tentunya memiliki kontribusi signifikan dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan Indonesia.
Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, DJPb mempunyai tugas pokok diantaranya yaitu pencairan anggaran, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pembinaan Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, manajemen investasi pemerintah, dan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Sudarso menekankan bahwa KFR yang disusun Kanwil DJPb Jatim diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas perkembangan ekonomi, maupun isu-isu pembangunan di masing-masing sektor di wilayah regional, dan memotret potensi-potensi ekonomi, sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor potensial yang diharapkan akan bisa menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi di Jatim, termasuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta bentuk dukungan atau kebijakan fiskal apa yang bisa disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mendorong sektor unggulan dan potensial tersebut dapat berkinerja secara optimal.
Hadir juga selaku pembicara dalam acara ini, yaitu : 1.) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur – Bapak Dedi Sopandi, yang diwakili Bpk. Hari Winarno, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur; 2.) Regional Economist Mitra Kanwil DJPb juga Dosen FEB UNAIR - Dr. Rudi Purwono.
Baca Juga: Empat Kampus di Surabaya, ikut Bergolak
Dalam aterinya Hari Winarno, menyampaikan bahwa KFR yang disusun diharapkan mampu menggambarkan kondisi fiskal regional (fiscal condition), kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dan risiko fiskal (fiscal risk) di Jatim. Dalam masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan langkah cepat dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang selanjutnya telkah disetujui DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Perpu tersebut diterbitkan sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat (quick responses) dan luar biasa (extraordiary) untuk menghadapi dampak Pendemi Covid-19 yang lebih dikenal dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pelaksanaan program PC-PEN Tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif dimana laju penurunan perekonomian nasional di Triwulan II Tahun 2020 yang terkontraksi minus 5,32 persen menjadi terkontraksi minus 2,19 persen di Triwulan 4 Tahun 2020.
Hal yang serupa juga terjadi pada perekonomian Jatim, dimana pada triwulan II tahun 2020 yang terkontraksi minus 5,98 persen menjadi hanya terkontraksi minus 2,64 persen di triwulan 4 tahun 2020. Dilihat dari pengeluaran sektoralnya, maka dari kontraksi pertumbuhan tahun 2020 tersebut, sektor pemerintah adalah satu-satunya sektor yang bisa tumbuh dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu sektor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor maupun impor. Oleh karena itu, kebijakan PC-PEN dilanjutkan pada tahun 2021 dengan alokasi mencapai Rp699,43 triliun dimana sampai dengan akhir Maret 2021 telah terealisasi sebesar Rp134,07 triliun atau 19,2 persen. Secara spasial, realisasi PC-PEN di Jawa Timur sampai denga akhir April 2021 mencapai Rp8,97 triliun.
Selanjutnya Kepala Kanwil DJPb juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN Triwulan I tahun 2021 di Jawa Timur dimana baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Triwulan I tahun 2019. Dari sisi penerimaan negara, pada triwulan I Tahun 2021 penerimaan negara yang telah masuk kas negara mencapai Rp60,27 milyar atau tumbuh 80,37 persen dibandingkan Triwulan I-2020. Sedangkan dari sisi belanja negara, terjadi percepatan realisasi belanja Negara yang mencapai Rp30,71 triliun atau tumbuh 24,14 persen. Kepala Kanwil DJPb juga menambahkan bahwa penyaluran Dana Desa pada Triwulan I-2021 mencapai Rp2,66 triliun dan tumbuh 159,01 persen dibandingkan triwulan-I 2020. Dengan kinerja APBN di Jatim yang meningkat cukup signifikan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai pertumbuhan positif pada Triwulan I-2021.
Baca Juga: Aksi Ksatria Muda Airlangga, Tandingan UNAIR Memanggil?
Paparan selanjutnya diberikan oleh Regional Economics yang menjadi mitra Kanwil DJPb selama ini yaitu, Dr. Rudi Purwoko. Dalam paparannya, dosen FEB UNAIR tersebut menyampaikan kinerja berbagai indikator positif pada Triwulan I di Jatim antara lain PMI Manufaktur, Indeks keyakinan Konsumen (IKK). Indeks Penualan Ritel (RSI), Konsumsi Listrik yang meningkat, Perubahan Mbilitas Masyarakat, pemulihan aktivitas Investasi, dan ekspor yang tumbuh kuat diikuti dengan meningkanya permintaan impor. Dr. Rudi Purwono, dalam materinya memberikan penjelasan tentang keterkaitan pemanfaatan fiskal yang ada, untuk mengakselerasi kaitan dengan upaya menjalankan atau mempertahankan kondisi 2020, sebagai akibat dari pandemi covid 19, baik itu dalam upaya mitigasi berkaitan dengan masalah kesehatan juga langkah-langkah apa saja, yang perlu dilakukan oleh pemerintah jawa timur dalam upaya menjaga akselerasi ekonomi. by
Editor : Redaksi
