SURABAYAPAGI.com, Jombang - Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan (BKD PP) mengadakan pelatihann pengadaan barang/jasa berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Selasa (03/11/2020).
Pelatihan yang dibuka langsung oleh Bupati Jombang itu, diselenggarakan di Hotel Jawa Dwipa, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Senin (02/11/2020) kemarin.
Baca Juga: Pecah Ban, Bus Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto
Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 90 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Jombang. Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Jombang kepada dua orang perwakilan.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengatakan, bahwa kegiatan pelatihan ini begitu penting, karena dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu momentum dalam membangun komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Jombang yang bersih dan bebas KKN.
"Pelatihan dan ujian sertifikasi ini memiliki makna yang sangat penting terkait seringnya terjadi perbedaan persepsi dalam pengadaan barang/jasa," katanya.
Sehingga, terang Mundjidah, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi para pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan pengelola pengadaan pada masing masing OPD dalam memahami atau melaksanakan pengadaan barang/jasa, untuk dapat terlaksana sesuai jadwal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Yang menjadi masalah utama dalam setiap pelatihan ini adalah, adanya peserta yang ikut karena terpaksa hanya karena tugas. Bukan karena panggilan atau kemauan yang kuat dari ASN, bahkan sudah terbentuk opini banyak ASN yang sengaja tidak serius untuk lulus saat mengikuti pelatihan, dengan maksud apabila dirinya tidak memiliki sertifikat maka tidak bisa ditunjuk menjadi PPK ataupun pejabat pengadaan," terangnya.
Baca Juga: Satgas Pangan Jombang Cek Kestabilan Pasokan dan Harga Bapok
Bupati mengimbau kepada peserta pelatihan agar bisa mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat lulus ujian sertifikasi. "Sekali lagi saya minta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius tulus ikhlas untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang akan muncul dikemudian hari," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan (BKD PP) Kabupaten Jombang, Senen mengungkapkan, peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut berjumlah 90 orang. Mereka yaitu 39 pejabat pelaksana/staf, 28 pejabat pengawas, dan 23 pejabat administrator.
"Puluhan ASN Pemkab Jombang ini menerima pelatihan pengadaan barang/jasa dengan model pembelajaran E-learning, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi," ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Lebaran Ketupat, Perajin di Jombang Kebanjiran Pesanan
Senen menegaskan, diklat ini sangat penting untuk diadakan. "Selain faktor kekurangan SDM yang bisa mengurusi pengadaan barang/jasa, tentunya juga agar terjadi kesamaan visi dan misi lintas OPD," pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar sebanyak 276 orang. Terdiri dari 77 pejabat pelaksana, 121 Pejabat Pengawas dan 82 Pejabat Administrator..
Jumlah ASN yang memiliki sertifikat tersebut tidak merata pada perangkat daerah. Bahkan ada perangkat daerah tidak ada sama sekali PNS-nya yang memiliki sertifikat keahlian barang/jasa. suf
Editor : Redaksi
