Pembuatan Sertifikat Aspal, Terbongkar

Pembuatnya Pejabat BPN Jakarta yang Terafiliasi dengan Mafia Tanah

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -  Sertifikat asli tapi palsu alias ‘aspal’ itu ternyata ada. Pembuatnya pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) . Ada tiga pejabat BPN yang menerbitkan SHM aspal yang bukan hak pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tiga pejabat ini dikatagorikan komplotan mafia tanah.

“Jadi oknum BPN ini menerbitkan sertifikat atas nama pemohon yang bukan haknya melalui program PTSL,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, (14/7/2022).

PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Program ini dilakukan dalam rangka percepatan pensertifikatan mengingat banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah/bangunan yang dimilikinya. “Nah program PTSL ini kan seharusnya gratis, tetapi oknum ini diduga menerima sejumlah uang untuk kemudian menerbitkan sertifikat dari pemohon yang bukan haknya dan dilakukan tanpa prosedur yang benar,” tambahnya.

Sementara Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menambahkan modus operandi yang dilakukan pejabat BPN ini termasuk modus baru. “Karena modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini tergolong baru dan belum pernah terungkap sebelumnya di daerah manapun,” katanya.

Saat ini tiga pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait mafia tanah ditahan di Polda Metro Jaya.

 

Pejabat BPN Masuk Angin

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan, rangkaian penangkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberantas praktik mafia tanah.

"Penangkapan tersebut adalah bagian dari kerja Satgas Anti-Mafia Tanah. Dimana sebagai Menteri ATR-BPN, Pak Menteri secara pro aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak penegak hukum agar pemberantasan Mafia Tanah bisa lebih efektif," tulis Raja dalam akun Twitternya, @RajaJuliAntoni, Jumat (15/7).

Pria yang akrab dipanggil Toni itu menyebutkan, Menteri Hadi dalam banyak kesempatan juga telah mengingatkan bawahannya untuk menjaga integritas dan moralitas. Termasuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan tidak menjadi bagian dari mafia tanah.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri ATR/BPN, Juni 2022, Hadi juga sudah memberi peringatan "hati-hati para mafia tanah!"

"Bila ada pejabat ATR/BPN yang "masuk angin" maka Pak Menteri sendiri tegaskan, akan menindak tegas tanpa pandang bulu," ujar Toni.

Meski demikian, menurutnya Kementerian ATR/BPN tidak semuanya berisi cerita buruk. Dia menuturkan, sebulan terakhir banyak melakukan pertemuan dengan pegawai ATR-BPN yang ternyata alumnus Prancis, Belanda, Amerika dan Australia, serta kampus-kampus ternama di Indonesia.

"Banyak yang punya inisiatif dan inovasi layanan untuk rakyat. Saya percaya dengan pembenahan sistem SDM dan transformasi digital di bawah kepemimpinan Pak Hadi, Insya Allah ATR/BPN akan lebih profesional, berintegritas dan melayani," imbuhnya.

Toni pun mengapresiasi tindakan cepat Polri dalam mengungkap kasus sindikat mafia tanah yang dilakukan oknum aparat BPN. Dia yakin langkah tegas Polri membuat Kementerian ATR/BPN berangsur terbebebas dari jerat mafia.

"Tentu saya mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam mendukung program bersih-bersih Mafia Tanah di tubuh ATR/BPN. Ini akan membuat kementerian kami semakin dipercaya oleh rakyat," pungkasnya. n erc/jk/rmc