Pemda Harus Perkuat Pelayanan Kesehatan Covid di Tingkat Desa

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno. SP/Riko Abdiono

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Melonjaknya kasus Covid- 19 klaster keluarga membuat pemerintah harus segera mengambil keputusan yang tepat. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, mengusulkan kepada Gubernur dan seluruh pemerintah daerah segera menguatkan pelayanan kesehatan model jemput bola mulai dari tingkat desa.

Sri Untari Bisowarno, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jatim menyarankan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap balai desa maupun kelurahan yang ada di Jawa Timur. Hal ini untuk menanggulangi persebaran kluster keluarga. Sehingga hal sekecil apapun harus menjadi perhatian serius antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten-kota di bawahnya. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat ini, setidaknya dapat menekan persebaran kluster keluarga.

“Covid sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan isoter di tiap desa dan kelurahan, ini karena penyebarannya semakin luas, tugas kita mempersempit dengan menanggulangi di tingkat keluarga sekalipun,” ungkap Sri Untari, Minggu (01/08/21).

Untuk mempersiapkan isolasi terpadu ini, kata Untari, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti bed, kamar tidur, dan oksigen yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isoter.

Anggaran yang dapat dilakukan refocusing, lanjutnya, dapat berupa anggaran refocusing pemerintah daerah, dan anggaran refocusing pemerintah provinsi. Serta dapat juga menggunakan dana desa, yang oleh pemerintah pusat, penggunaannya dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda maka bed akan berbeda juga,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut berpandangan, langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan. Berkaca dari efektivitas Kampung Tangguh dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.

“Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh,” jelas Untari.

Apabila langkah ini akan dijalankan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi secara masif kepada warga di tiap daerah, melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan.

Hal ini, kata Untari, penting untuk dilakukan sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan pusat isolasi ataupun memberikan stigma negatif kepada warga yang terinfeksi Covid-19.

“Nanti bisa ada rembuk warga bahwa Covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi,” tutur Sri Untari yang juga Ketua Umum DPP Dewan Koperasi Indonesia ini.

Selain itu, pelaksanaan isolasi terpadu dapat memberikan ketenangan secara psikologis bagi pasien Covid-19. Pasalnya, pasien lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya.

Pemberian dukungan secara moril dari masyarakat di sekelilingnya juga memiliki kontribusi cukup besar untuk mempercepat pemulihan warga terinfeksi Covid-19.

“Kita kampanyekan, melalui psikis yang sehat dan mental yang kuat, maka akan memperkuat dan menjaga imun kita untuk lebih fit,” ungkapnya.

Melalui langkah ini, wanita asli Malang ini meyakini program penguatan Kampung Tangguh di Jawa Timur dengan pembentukan pusat isolasi terpadu di tiap desa dan kelurahan akan mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Jawa Timur.

“Bisa lewat gotong royong semua orang di desa. Karena penyakit ini bisa menyasar siapa saja dan bisa menjangkit siapa saja. Psikis juga harus dapat perhatian. Saya kira kalau itu dilakukan dengan cara mikro, bisa cepat memutus mata rantai Covid-19,” pungkasnya. rko