Pemerintah Akui Penanganan Pandemi Banyak Persoalan

Penanganan pasien Covid-19 di RSUD dr Soetomo, Minggu (11/7/2021) sore hingga meluber di halaman IGD.

Pemkot Surabaya Kerahkan Puskesmas Beroperasi 24 Jam

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan mengakui penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini memiliki banyak persoalan. Namun, persoalan tersebut sedang diperbaiki dengan tertib.

"Presiden berikan direktif yang sangat jelas, dan presiden saya katakan, incharge di semua ini. Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah. Semua kami putuskan secara terintegrasi," katanya dalam konferensi pers, Senin (12/7/2021).

Sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sangat terkendali. Ini disampaikannya usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. "Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadannya, sangat-sangat terkendali," tambahnya.

Luhut meminta pihak yang kerap menyatakan penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air tidak terkendali untuk menghadap dirinya. "Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," tegasnya.

Gunakan Google Traffic

Luhut mengatakan telah melakukan pemantauan menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam. Terdapat penurunan mobilitas selama seminggu pelaksanaan PPKM Darurat.

“Dan hasil yang kami dapat 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%. Dari target kita sebenarnya 20% atau lebih,” katanya dalam konferensi persnya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/7/2021).

Dia mengatakan saat ini kasus harian berkisar di angka 33.000 sampai 38.000. Pemerintah terus berupaya agar kasus tidak lebih dari angka 30.000. Hal yang menggembirakan, tingkat kesembuhan saat ini angkanya cukup tinggi.

“Jadi kami berharap minggu depan sudah mulai mungkin kalau semua berjalan kita disiplin akan mulai flattening atau mulai akan merata (melandai). Dan kemudian kita harap nanti cenderung akan terkendali,” ujarnya.

Stok Obat Menipis

Data Kementerian Kesehatan 11 Juli 2021, 2.527.203 orang di Indonesia positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 66.464 orang di antaranya meninggal dunia, 2.084.724 sudah sembuh dan 376.015 masih menjalani perawatan atau isolasi.

Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia konsisten berada di angka lebih dari 30.000 orang. Peningkatan kasus Covid-19 yang sangat tinggi ini membuat rumah sakit penuh, stok obat dan oksigen menipis.

Akibatnya, banyak pasien Covid-19 meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah maupun saat berada di instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.

Pasien tak Terpantau

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengakui peningkatan kasus kematian Covid-19 terjadi akibat pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah tidak terpantau.

"Kematian yang meningkat ini dapat terjadi akibat keterlambatan penanganan atau perburukan yang tidak dipantau saat isolasi mandiri," katanya.

45 Orang Perhari

Berdasarkan data Lapor Covid-19, di DKI Jakarta, pasien isoman akibat Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 45 orang per harinya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendorong Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan petugas kesehatan dari Puskesmas pro aktif dalam menangani pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. "Harus ada perhatian yang sama diberikan kepada mereka (pasien Covid-19) yang tengah menjalani isoman," kata Wibi, Senin (12/7).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini melihat adanya kasus pasien Covid-19 yang meninggal saat isolasi mandiri, lantaran kurangnya kordinasi dari satgas Covid-19 dengan petugas Puskesmas. Jika memang ada koordinasi yang terintegrasi, lanjut Wibi, serta pemantauan yang dilakukan secara rutin oleh petugas atau pihak terkait, tentu bisa mengambil langkah terbaik.

Puskesmas 24 Jam

Sementara, terobosan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan menyiapkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di Puskesmas dapat beroperasi selama 24 jam.

Hal ini ditegaskan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di Puskesmas hari ini mulai dibuka selama 24 jam termasuk dengan fasilitas ambulance. Dia berharap, ketika ada warga Kota Pahlawan yang merasa kurang sehat, dapat langsung memanfaatkan layanan ini meski saat kondisi tengah malam.

“Insya Allah pelayanan kesehatan masyarakat dibuka 24 jam, termasuk dengan ambulance yang ada 24 jam. Sehingga kapanpun masyarakat ketika merasa tidak nyaman dengan badannya, bisa langsung periksa ke PKM karena ada layanan selama 24 jam,” kata Eri Cahyadi, Senin (12/7/2021).

Ia menjelaskan, ketika ada warga yang memanfaatkan layanan di PKM hasil swab antigennya positif, maka secara otomatis akan dirujuk ke tempat perawatan khusus untuk gejala ringan dan OTG. Saat ini, pemkot telah menyediakan dua lokasi perawatan khusus di Hotel Asrama Haji (HAH) dan Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT).

Sementara itu, apabila ada pasien yang mengalami gejala sesak napas, Wali Kota Eri ingin supaya warga tersebut mendapat perawatan intensif melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soewandhie. Menurutnya, pola rujukan seperti ini diterapkan untuk memaksimal layanan kesehatan di Kota Pahlawan.

“Sehingga harapan kami warga Surabaya kalau ada yang sesak, butuh pertolongan, bisa langsung ke RSUD dr Soewandhie. Sehingga pelayanan IGD kita bisa maksimal untuk warga Surabaya yang mengalami gejala yang berat,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan di Puskesmas, Pemkot Surabaya juga mendapat dukungan 126 tenaga pengemudi dari Relawan Surabaya Memanggil. Para relawan ini diperbantukan di setiap Puskesmas Surabaya untuk memberikan layanan operasional ambulance selama 24 jam.

Di tempat terpisah, Kepala Puskesmas Kalirungkut Kota Surabaya, dr. Bernadetta Martini menyatakan kesiapannya menjalankan operasional puskesmas selama 24 jam.

"Karena selama ini mungkin Tim Gerak Cepat (TGC) juga kewalahan, makanya diarahkan di puskesmas untuk menangani kasus di puskesmasnya masing-masing," tandasnya. n jk/alq/ang/cr2/rmc

Editor : Moch Ilham