Pemerintah Gelontorkan Rp476 Triliun untuk Bansos di 2023

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 27 Jan 2023 11:22 WIB

Pemerintah Gelontorkan Rp476 Triliun untuk Bansos di 2023

i

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Kemenko Perekonomian.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan untuk menormalisasi seluruh kebijakan ekonomi setelah mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia pada 30 Desember 2022 lalu. Meski PPKM telah dinyatakan usai, pemerintah menyebut akan tetap mengantisipasi resiko multidimensi yang mungkin terjadi di masa transisi pandemi menuju endemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/lembaga masing - masing.

"Seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola (kembali) oleh Kementerian atau Lembaga masing-masing," kata Airlangga dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) “transisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional” di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Adapun program yang dikelola KPCPEN mencakup penanganan Covid-19 pengelolaan dan anggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara, program perlindungan sosial pengelolaan dan anggarannya juga dikembalikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Airlangga menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 178,78 triliun dengan anggaran reguler untuk program penanganan kesehatan di 2023.

"Jadi penanganan kesehatan diberi anggaran Rp 178,7 triliun dengan anggaran reguler antaralain Kemenkes, BPOM dan BKKBN," ujarnya.

Selain itu, anggaran bansos reguler sebesar Rp 476 triliun diberikan di tahun 2023 yang berasal dari program perlindungan sosial.

"Kemudian bansos reguler diberikan pada 2023 sebesar Rp 476 triliun dan tentu ini dari program perlindungan sosial," tuturnya.

Ia merinci program bansos ini terdiri dari program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar kuliah, atensi disabilitas dan lansia, penerima bantuan iuran JKN, kartu pra kerja, serta program subsidi dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, langkah-langkah yang juga diambil pemerintah antara lain implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Perppu Cipta Kerja, dan pengaturan devisa hasil ekspor. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko stagflasi dalam situasi tidak pasti, menciptakan lapangan kerja, stabilitas keuangan dan nilai tukar.

Airlangga menuturkan, satuan tugas (Satgas) Covid-19 masih akan bertugas meskipun PPKM telah dicabut. Selain itu, pemerintah juga masih akan menggencarkan vaksinasi penguat atau booster secara gratis kepada masyarakat.

"Dalam situasi ini satgas COVID-19 tetap berjalan. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan gratis, early warning indicator dan early warning system tetap jalan. Vaksinasi booster kedua berjalan mulai 12 Januari, gratis,” ucapnya.

Sebelumnya, selama pandemi program dan anggaran untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi pemerintah masukkan ek dalam program PC-PEN 2020-2022. Pada 2020 anggaran keseluruhan sebesar Rp 575,8 triliun, 2021 Rp 655,1 triliun, dan 2022 Rp 414,5 triliun.

Dalam Rakornas tersebut, Airlangga melaporkan realisasi dana PC-PEN sejak 2020 hingga 2022. Di tahun 2020, dari anggaran sejumlah Rp 695,2 triliun yang ditetapkan pemerintah, realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 575,8 triliun. Sementara di tahun 2021, anggaran sejumlah Rp 744,7 triliun ditetapkan untuk menghadapi gelombang pandemi varian delta, dengan realisasi mencapai Rp 655,1 triliun.

“Tahun lalu dari Rp 455,6 triliun terpakai realisasi 91 persen atau Rp 414,5 triliun dan dukungan ini digantikan oleh konsumsi dan investasi masyarakat sebagai motor ekonomi," tandasnya.

Dari PC-PEN, Airlangga mencatat sejumlah hal yang menjadi pelajaran untuk pemerintah, yaitu mengedepankan ketersediaan dan kualitas data dalam merumuskan kebijakan, menjaga koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. jk

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU