Pemerintah Sukses Redam Inflasi dengan Benahi Rantai Pasok Berbasis Teknologi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu cara untuk menguatkan perekonomian nasional adalah dengan mengendalikan inflasi Indonesia dengan cukup baik.

Menanggapi hal itu, ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri bisa biang kerok naiknya inflasi. Namun, menurutnya, hal itu bisa diselesaikan dengan teknologi.

"Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik," kata Eisha, Kamis (20/10/2022).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam akun instagramnya, akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan.

"Karena masalahnya selalu berulang yaa, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ujar Eisha.

Eisha menambahkan, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen.

"Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lg sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi," ucap Eisha.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok adalah hal yang tepat. Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.

“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambah, strategi Pemerintah cukup efektif menahan laju inflasi yang terlihat dalam pembacaan data pada September 2022. Kendati ada peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen (month to month), tapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Jadi, faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round effect kenaikan harga BBM bersubsidi. makanya kena di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” ungkapnya.

Menurut Faisal, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.

"Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi," urainya.

Maka dari itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

"Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’.

"Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menko Airlangga menyebut, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen. jk