SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan belanja negara tahun 2023 mendatang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Hal itu disampaikan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
"Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasnfer ke daerah sebesar 814,7 triliun," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif," ujar Sri Mulyani.
Adapun belanja pendidikan dan kesehatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi, Salah Satu Incaran Menkeu di Kabinet Prabowo
Belanja kesehatan di tahun depan sebesar Rp 178,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp 60 triliun.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, dan anggaran sebesar Rp 341,3 yang ditujukan untuk subsidi, kompensasi dan belanja di sektor energi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, belanja di bidang pertahanan dan keamanan dialokasikan sebesar Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja infrastruktur dianggarkan Rp 392,1 triliun.
Baca Juga: Awal Tahun 2024, Realisasi Pendapatan APBN Regional Jatim Capai Rp21,65 Triliun
"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara baru Nusantara dan penguatan hilirasasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur," kata dia.
Sementara itu, pemerintah juga menetapkan target pendapatan negara yang pada APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). jk
Editor : Redaksi
