Pemerintahan Jokowi Kini Digoyang dari Dalam dan Luar

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

PDIP Anggap Menko Marives Luhut, tak Kompeten bicara Politik

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintahan Jokowi sekarang digoyang dari luar dan dalam. Dua Politisi PDI Perjuangan (PDIP) masing masing Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan anggota DPR-RI Komisi XI Masinton Pasaribu, mereaksi pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut minggu lalu menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data.

Lewat cuitannya di akun Twitternya @Masinton pada Senin (14/3/2022) meragukan klaim big data yang dipakai Luhut tersebut.

"Sumbernya big data atau “big mouth” sihhh ??. #LordBicaraPenundaan," tulis Masinton.

Dihubungi kembali oleh Suara.com, Masinton meminta klaim big data tersebut sebaiknya dibuka dihadapan publik. Menurutnya, hal itu harus dilakukan demi transparansi.

"Sebagai bentuk transparansi kepada publik, baiknya klaim big data tersebut digelar secara terbuka," tuturnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI tersebut mengatakan, semua harus jelas agar masyarakat atau publik tidak lagi mempertanyakan sumber big data tersebut.

"Agar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth?" tandasnya.

 

Kapasitas Luhut Dipertanyakan

Sementara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3).

"Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa. Kalau beliau berbicara dalam bidang politik hukum dan keamanan, itu ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik demokrasi dan tatanan pemerintahan ada Mendagri. Sehingga dengan pernyataan itu, beliau harus tunjukkan, pertanggungjawabkan secara akademis agar ini tidak membelah," kata Hasto.

Hasto menyebutkan, Luhut sebagai salah satu 'pembantu' Presiden Joko Widodo seharusnya bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya selaku Menko Marives. Wacana yang dimunculkan harus sesuai dengan tugasnya dengan tetap memastikan pernyataannya sejalan dengan dengan Presiden.

"Sebagai pembantu presiden harus fokus pada tugasnya, harus sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan menkopolhukam, sehingga PDIP mengimbau ditengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elit, tapi harus melihat kehendak rakyat," ujarnya seperti dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

 

Tontonan Pembantu Presiden

PDI Perjuangan, menurut Hasto, sangat miris dengan apa yang dipertontonkan oleh para pembantu Presiden saat ini.

Dimana menurutnya, Presiden sudah menegaskan sikap dan pemerintah sudah sepakat untuk melaksanakan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Namun, justru para menteri yang terus memunculkan wacana menunda Pemilu 2024 tersebut.

"Para pembantu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya dengan tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu 14 februari 2024, lalu kenapa ada pembantu presiden membuat wacana tidak menyehatkan dalam situasi politik nasional?," sebutnya.

PDI Perjuangan meminta agar seluruh partai politik membangun energi bersama untuk bangkit dari berbagai situasi yang sedang melanda negeri. Arahan dari presiden Joko Widodo menurutnya harus dipahami oleh jajaran kabinetnya dalam menjalankan kinerja.

"Kita harapkan agar mari bangun energi positif bersama Jokowi. Tugas PDIP sebagai pengusung membangun energi bersama untuk kita segera bangkit segera pemimpn setidaknya di kawasan Asia dan jokowi sudah menunjukkan direction yang bisa dilakukan oleh jajaran kabinetnya," demikian Hasto.

 

Pemilih Tiga Partai

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pemilih Demokrat, Gerindra, dan PDIP lebih memilih Presiden Joko Widodo mengakhiri jabatannya pada 2024.

Bahkan, hanya pemilih PSI dan PBB yang lebih memilih perpanjangan masa jabatan Jokowi demi memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan baik. Rincinya, 81,9% pemilih Gerindra lebih memilih Jokowi mengakhiri jabatannya 2024. Begitu juga dengan 56,3% pemilih PDIP, 65,2% pemilih Golkar, 75% pemilih Golkar, dan 65,5% pemilih PDIP.

Sementara, 66,7% pemilih PSI lebih memilih perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan alasan memastikan pembangunan IKN berjalan baik. Ini senada dengan 100% pemilih PBB yang termasuk dalam survei.

Survei LSI dilakukan terhadap 1.197 responden yang dipilih secara acak. Survei memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,89% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71% dari populasi pemilih nasional.

 

Luhut dan Big Data

Sebelumnya, Luhut menyebut, memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data itu, Luhut menjelaskan, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Selain itu, kata Luhut rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapai Rp 100 Triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kami coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya.

"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami," katanya menambahkan. n jk, er, 06