SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Mojokerto untuk bidang pendidikan patut diacungi jempol. Terbukti, ratusan lembaga sekolah non formal dan Madrasah Diniyah (Maddin) mendapat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ratusan juta dari pundi APBD.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini tidak lagi menjadi alternatif. Pasalnya, Pemkot Mojokerto telah diberikan amanat untuk menjadikannya sebagai pendidikan dasar wajib.
Baca Juga: Bangunan Bekas Bengkel di Mojokerto Dilalap si Jago Merah, 3 Unit PMK Diterjunkan
"Guna menunjang pembelajaran tersebut, kita sudah kucurkan anggaran Rp. 260.520 juta untuk BOP kepada 106 lembaga sekolah non formal Kota Mojokerto," ujarnya.
Ning Ita menyebut, selain PAUD, bantuan ini juga diberikan untuk Madrasah Diniyah. Dan tahun 2020 ini, pencairannya dibagi jadi dua tahap.
"Bantuan ini didasarkan pada Permendikbud per 1 januari 2019 bahwa PAUD sudah termasuk dalam layanan wajib pendidikan dasar. Jadi bukan lagi dari SD maupun SMP, kini PAUD juga sudah termasuk pelayanan wajib dasar," tegasnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menambahkan, selain PAUD, sekolah non-formal seperti Madrasah Diniyah juga berpengaruh terhadap pendidikan anak.
Baca Juga: Lomba Video Kartinian Antar OPD Pemkot Mojokerto Berlangsung Seru, Ini Tanggapan Mas Pj Ali Kuncoro!
”Jadi selain mengenyam pendidikan formal, pendidikan non-formal juga memiliki peranan penting salah satunya untuk pemngembangan karakter anak karena mereka merupakan penerus bangsa,”pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Amin Wachid menerangkan Dana BOP berasal dari APBD Kota Mojokerto tahun 2020. Dari dana tersebut, tak hanya sekolah, masing-masing anak juga akan mendapat bantuan Rp 600 ribu.
"Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk kelengkapan sarana prasarana kegiatan pembelajaran dan juga difungsikan sebagai gaji bagi para tenaga pendidik," jelasnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Mojokerto Apresiasi Eksistensi dan Peran Kepala OPD Wanita di Hari Kartini
Pencairan BOP ini sengaja dibagi dua tahap, ini lantaran program kerja lembaga sekolah non formal dam Maddin ini terdiri dari 1 bulan. ”Biar mereka tidak kesulitan lagi cari bantuan untuk anggaran pembelajaran,” ungkapnya.
Ia berharap bantuan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mojokerto. Terlebih adanya peraturan baru yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar tak lagi dari SD, namun juga dari PAUD.
"Sesuai harapan Bu Wali Kota, semoga para tenaga pendidik bisa membantu pemerintah untuk menciptakan generasi unggul sebagai penerus bangsa. Tak hanya PAUD, Madrasah Diniyah (Madin) juga memiliki peran besar karena membentuk karakter anak. Meski mereka merupakan lembaga non-formal, tapi mereka juga ikut andil dalam penentu dari kualitas sumber daya manusia ke depan,”tandasnya. dwy
Editor : Redaksi
