SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Sejak ditetapkannya Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2017, pemerintah pusat banyak mengucurkan anggaran pembangunan infrastruktur ke pulau terumbu karang ini.
Kondisi tersebut menggugah rasa penasaran Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto Agung Moeljono Subagijo untuk mengorek informasi terkait sisi perencanaannya.
Baca Juga: Respon Cepat Aduan Masyarakat, PJ Ali Kuncoro Sidak TPS Benpas dan TPA Randegan
Mantan Kepala BPPKA ini menanyakan terkait periodisasi RPJMD Kabupaten Wakatobi. Apakah perlu RPJMD baru atau review, mengingat Bupati Haliana baru setahun menjabat.
"Sesuai peraturan pemerintah, kepala daerah hasil pemilihan Tahun 2020 yang menjabat sampai dengan Tahun 2024, maka periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah tahun 2021-2026, termasuk Kabupaten Wakatobi ini," jelasnya.
Masih kata Agung, penunjukkan Kabupaten Wakatobi sebagai KSPN lima tahun lalu menjadikan Wakatobi masuk dalam skala prioritas RPJMN.
Sehingga memiliki prioritas nasional tinggi serta memenuhi kriteria tertentu untuk mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
"KSPN ini kan masuk di RPJMN dan menjadi skala prioritas setelah adanya penetapan Wakatobi sebagai salah satu Cagar Biosfir Dunia oleh Unesco. Sehingga sistem perencanaan penganggaran melalui DAK juga secara otomatis dimulai sejak tahun ditetapkannya Wakatobi sebagai KSPN," tukasnya.
Baca Juga: Realisasi Pajak Kota Mojokerto Naik Signifikan Capai Rp 71,4 Miliar
Masih kata Agung, sharing informasi terkait sisi perencanaan anggaran ini sangat dibutuhkan oleh Pemkot Mojokerto. Mengingat tahun 2022 nanti, Kota Mojokerto juga menjadi lokasi prioritas (lokpri) dari Bappenas untuk DAK Pariwisata Tematik Terintegrasi yakni pembuatan Kawasan Wisata Bahari Mojopahit.
"Kita ingin tahu secara detil terkait sistem perencanaan penganggaran Wakatobi utamanya yang melalui DAK, karena daerah kepulauan ini sudah berpengalaman melaksanakannya sejak tahun 2017 lalu," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, kunker ke Kabupaten Wakatobi dalam rangka studi pengelolaan terkait pengembangan wisata bahari Wakatobi yang sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas oleh pemerintah pusat.
Ning Ita sapaan akrab Wali Kota mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya (RPJMD), Pemkot Mojokerto juga memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya lokal.
Baca Juga: Pimpin Apel Pagi Pasca Libur Lebaran, Pj Ali Kuncoro Ingatkan PR Sudah Menanti
Dan berdasarkan prioritas tersebut, tahun 2022 Pemkot Mojokerto menjadi lokasi prioritas (lokpri) dari Bappenas untuk DAK Pariwisata Tematik Terintegrasi yakni pembuatan Kawasan Wisata Bahari Mojopahit.
"Pengembangan sektor pariwisata tematik terintegrasi adalah prioritas baru bagi Pemkot Mojokerto maka kami perlu menimba ilmu untuk mendapatkan informasi terkait skema pengelolaan pariwisata Kabupaten Wakatobi yang sudah terlebih dahulu menjadi lokpri KSPN," pungkasnya.
Sekedar informasi, kunker Wali Kota Ning Ita beserta jajarannya di Kantor Pemkab Wakatobi ditemui langsung oleh Bupati Wakatobi Haliana juga beserta jajarannya. Sehingga, menghasilkan diskusi dan sharing informasi antar lintas daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah. Dwi
Editor : Moch Ilham
