SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop-UKM Jatim) berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Kredit Sejahtera (Prokesra). Salah satu bentuk upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Prokesra di kantor Diskop-UKM Jatim, Senin (20/3/2023).
Turut hadir sebagai narasumber dalam kesempatan ini yakni Henny Nofianti dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Anang Suwitoyo, PGS Divisi Kredit dari BPR Jawa Timur, dan Puput Tri Komalasari, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Airlangga Surabaya sekaligus tenaga ahli Prokesra.
Baca Juga: Diskop-UKM Jatim Gelar Pelatihan Packaging Produk UMKM
Analis Kebijakan Ahli Muda Diskop-UKM Jatim Sutarto mengatakan, sejak tahun 2022, Pemprov Jatim telah membuat program kredit lunak Prokesra yang bersumber dari dana perbankan dan subsidi APBD. Adapun kredit Prokesra 2023 ini telah berhasil disalurkan sebanyak lebih kurang 2 persen atau senilai Rp8,3 miliar dari target Rp400 miliar sejak 13 Maret.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembiayaan Diskop-UKM Jatim Arif Lukman Hakim menyebut bahwa Jatim merupakan provinsi yang memiliki tingkat ekonomi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Baca Juga: Diskop UKM - Dekranasda Jatim Gelar Workshop Usaha Kekinian Bagi Milenial
“Dari data sensus ekonomi tahun 2018, sektor ekonomi tertinggi didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah 9,78 juta unit usaha,” kata Arif.
Dengan melihat betapa besarnya peran UMKM pada perekonomian Jatim, lanjut Arif, maka digagaslah program Prokesra untuk membantu sektor usaha UMKM terus tumbuh.
Baca Juga: Diskop-UKM Jatim Adakan Workshop Kewirausahaan Bagi Pesantren
“Dengan itu kami berharap para peserta yang hadir dapat ikut membantu menyosialisasikan program kepada masyarakat pelaku UMKM agar target dapat tercapai sebagaimana pesan Gubernur Jawa Timur,” ujarnya.
Di samping itu, Narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Henny Nofianti menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh dengan membantu sosialisasi program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang ada di daerah secara gratis. Selain itu, juga akan membantu mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan kredit dari bank. sb
Editor : Redaksi
