SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) optimistis akan menurunkan angka kemiskinan eksrem hingga nol persen di tahun 2024. Pasalnya, angkan kemiskinan ekstrem di Jatim saat ini masih berada di angka 1,8 persen.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: 217 Pos Kesehatan Tersebar di 35 Kabupaten/Kota Jatim Selama Musim Mudik Lebaran
Optimisme ini berangkat dari signifikannya kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem di Jatim yang mana mengalami penurunan sebesar 0,43 persen dari tahun 2021. Dimana pada tahun 2022 persentase kemiskinan ekstrim Jatim sebesar 1,8 persen, sedangkan di tahun 2021 sebesar 2,23 persen.
Capaian ini juga lebih baik dari rata-rata nasional yang berada di angka 2,04 persen pada tahun 2022.
“Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur, Alhamdulillah Jatim mengalami penurunan, namun kita masih punya banyak PR, sehingga di tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrim kita harus 0 atau zero,” kata Adhy, Kamis (25/5/2023)
Selain itu, kinerja positif lainnya ditunjukkan dengan capaian penurunan kemiskinan di Jatim dari 10,59% di tahun 2021 menjadi 10,49% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,10 persen.
“Memang kita punya populasi yang cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat ada penurunan di tahun 2022 sebesar 10,49 % dari tahun 2021 sebesar 10,59%, artinya di tahun 2022 turun sebesar 0,10 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada tahun 2023 juga mengalami penurunan, di mana TPT Jatim pada Februari 2023 sebesar 4,33 persen, angka tersebut mengalami penurunan 0,48 persen dibandingkan TPT Jatim pada Februari tahun 2022 yang mencapau 4,81 persen.
“TPT Jatim konsisten lebih rendah dari TPT Nasional yang ada pada angka 5,45 % per Februari 2023,” ungkapnya.
Adhy pun mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, tentu banyak hal yang harus dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut.
Baca Juga: Khofifah dan Pj Wali Kota Ali Kuncoro Serahkan Santunan 500 Anak Yatim se-Kota Mojokerto
Salah satunya pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran melalui berbagai program bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
Kemudian, pihaknya juga mengatakan beberapa program intervensi antara lain program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA), peti koin bermantra bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama (KUBE).
Di samping itu, juga ada bantuan usaha ekonomi produktif untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), kolam lele keluarga (KOLEGA), rutilahu, elektrifikasi, permodalan murah bagi ultra mikro bunga 3 %, pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis dan lainnya.
“Banyak hal yang harus kita lakukan, selain mengurangi bebannya dari mulai bantuan sosial, jaminan sosial, kemudian komitmen subsidi dan bantuan-bantuan sosial lanjutan, maka yang kedua inilah yang bisa melepaskan yaitu meningkatkan pendapatan,” terangnya.
“Tidak ada jalan lain kami menggunakan bagaimana enterpreneurship, pemberdayaannya, pelatihan, akses pada label market, asuransi dan sebagainya,” imbuhnya.
Baca Juga: Ungguli Surabaya, Kota Mojokerto Sabet Juara II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Jatim
Lebih lanjut, Sekda Adhy menyampaikan masih banyak PR yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang masih tersisa 10,49 % dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024.
“Pencapaian kita sudah luar biasa, namun kita tidak ingin cepat puas karena masih ada penduduk miskin di Jatim yang membutuhkan intervensi agar mereka dapat tumbuh dan bangkit dari kemiskinan,” jelasnya.
Maka dari itu, ia kembali menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Khususnya bagi Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya ini, diantaranya melakukan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Sampai saat ini baru 11 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrim, saya berharap Kabupaten/Kota lainnya untuk segera menetapkan,” pungkasnya. sb
Editor : Redaksi
