SURABAYAPAGI,Surabaya – Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur diperkirakan mencapai 14 ribu orang sepanjang bulan Ramadhan hingga pascaIdul Fitri mendatang. Maka dari itu Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan skema dalam menyambut kedatangan PMI dari sejumlah negara ke wilayah setempat.
"Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi bersama forkopimda di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (22/4) malam.
Baca Juga: Stok PMI Mulai Menipis, Pj Ali Kuncoro Kerahkan Ratusan ASN Ikut Donor Darah Massal
Rakor itu membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam persiapan menyambut Idulfitri 1442 Hijriah pada masa pandemi Covid-19. Rakor diikuti juga pejabat Forkopimda se-Jatim seperti Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tahun 2021 ini ada sekitar 14 ribu PMI yang pulang ke Jatim, sedangkan tahun 2020 hanya sekitar 2.100 orang.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Gubernur Khofifah berharap bupati/wali kota menyiapkan skenario menyambut kedatangan para PMI itu, seperti proses karantina hingga tes Covid-19 saat mereka baru tiba.
Ia menjelaskan para PMI harus dites, setibanya di Indonesia, kemudian bagi yang bergejala atau hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tes usap PCR. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona harus menjalani proses penyembuhan di rumah sakit darurat lapangan atau rumah sakit rujukan.
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka Rekrutmen CASN, 5.200 Formasi
Sedangkan, bagi PMI yang tidak ada gejala dan hasilnya nonreaktif dikembalikan ke daerah masing-masing, serta dilanjutkan proses karantina.
"Saya minta bupati/wali kota menerima mereka di pendopo sebagai bentuk penghormatan kepada pekerja migran. Kepala daerah juga harus mengawal bahwa pekerja migran ini benar-benar warganya hingga dipastikan menjalani karantina," kata Khofifah.nt/na
Editor : Mariana Setiawati
