SURABAYAPAGI.COM, Ngawi - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melaui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim menargetkan produksi padi di wilayahnya pada tahun 2023 ini.mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka itu meningkat dari produksi tahun 2022 yang mencapai 9,53 juta ton GKG.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Dydik Rudy Prasetya dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) BI Kediri secara hybrid di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Rabu (15/3/2023).
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
"Itu bukan hal yang sulit di Ngawi. Hal ini diharapkan mampu memicu daerah lainnya di Jatim," kata Dydik.
Dydik mengatakan, saat ini rata-rata produktivitas padi petani di wilayah Jawa Timur masih berada di sekitar angka 5,6 ton GKG per hektare.
Menurutnya, jika petani mampu meningkatkan produksinya 0,5 persen menjadi sekitar 6 ton per hektare, maka target produksi padi 10,5 juta di tahun 2023 bukanlah hal sulit untuk dicapai.
Maka dari itu, Pemprov Jatim terus mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas padi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Bahkan, yang dilakukan petani di Ngawi sudah memenuhi produktivitas sekitar 7-8 ton per hektare.
Adapun salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim untuk terus menjaga dan meningkatkan produktivitas padi dan beras Jatim yakni dengan mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern seperti "Combine Harvester".
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan akses permodalan melalui program Kukesra (Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat) melalui Bank UMKM Jatim.
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka Rekrutmen CASN, 5.200 Formasi
Kemudian mengenai pupuk, lanjut Dydik, dari 9 kategori pupuk hanya tinggal 2 yang disubsidi.
"Untuk Urea, di Jatim masih 92 persen hampir mendekati 100 persen. Sedangkan NPK 58 persen. Untuk itu, petani didorong melakukan gerakan Biosaka guna mengurangi penggunaan pupuk an-organik," terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, ketahanan pangan menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi secara umum terutama inflasi pangan. Sektor pangan, perkebunan, serta peternakan di Jawa Timur telah menjadi penyumbang inflasi cukup besar yang kontribusinya mencapai sekitar 0,77 persen pada bulan terakhir.
"Melihat hal tersebut, saat ini kita sedang dihadapkan pada situasi riskan karena pergerakan harga komoditas pangan terutama beras sudah mencapai pada tatanan tidak wajar," ujarnya.
Baca Juga: 217 Pos Kesehatan Tersebar di 35 Kabupaten/Kota Jatim Selama Musim Mudik Lebaran
Terlebih lagi, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan memasuki momentum bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1444 H. Dalam momenteum seperti itu, komoditas-komoditas pangan selain beras, seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit menjadi komoditas penyumbang inflasi.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jatim bersama pihak terkait seperti Bank Indonesia dan TPID di tingkat kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga keseimbangan harga komoditas di tingkat petani serta pasaran tetap dalam batas wajar. Mulai dari gabah, beras, dan lainnya.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kestabilan harga komoditas bahan pangan di pasaran di antaranya operasi pasar, pasar murah, hingga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seperti yang digelar Kantor Perwakilan BI Kediri kali ini.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim sangat mendukung sinergi GNPIP terus dilakukan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah baik dari sisi pasokan maupun produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional. nwi
Editor : Redaksi
