SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Lima Fraksi di DPRD Surabaya yang sedang berjuang mewujudkan terbentuknya pansus percepatan penanganan covid-19 mendapat apresiasi dari pengamat sosial dan politik. Para wakil rakyat yang berasal dari Fraksi Gerindra, PKB, PAN-PPP, Golkar, dan Demokrat-Nasdem dinilai sedang memperjuangkan keselamatan dan nasib rakyat.
Baca Juga: NasDem Persoalkan Pidato AHY, Demokrat Bentengi Anak SBY
Pengamat Sosial dan Politik Univeristas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi menyangkal tudingan kalangan dewan gaduh di tengah pandemi Covid-19. Justeru lima fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus covid-19 sedang bekerja untuk rakyat Surabaya.
"Ngak benar, mereka ini bekerja, bekerja itu jangan diartikan gaduh, karena dasarnya (usulan pansus) masukan dari masyakat," ujarnya, Rabu (6/5).
Agus menilai, usulan pansus tidak bisa diartikan politis. Sebab, sebagai legislatif, momentum pemilihan legislatif (pileg) masih jauh. Pun demikian dengan Pilwali, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilwali Surabaya 2020.
"Bicara pilwali 2020, usulan ini tidak ada hubungannya. Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) mau dijelekkan atau diapresiasi positif tidak akan berpengaruh. Jadi sama sekali tidak mengandung unsur politik," ujarnya.
Menurutnya, sangat tidak beralasan ketika Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menolak usulan pembentukan pansus, apalagi usulan itu berasal dari 5 fraksi diantara 8 fraksi di DPRD Surabaya. Kalangan dewan harus bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Baca Juga: Bersyukur Bergabung dan Dukung Prabowo, AHY: Coba Masih di Tempat yang Lama, Hancur Lebur Betul
"Tidak beralasan ketika berbagai usulan itu tidak diakomodir," tegasnya.
Agus menegaskan, pansus salah satu elemen yang harus dilakukan oleh wakil rakyat ketika mereka menemukan ganjalan terhadap apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Sehingga, Pemkot Surabaya bisa bekerja on the track.
Salah satu ganjalan yang sedang dihadapi oleh kalangan dewan saat ini adalah Pemkot Surabaya dinilai tidak memiliki road map dalam penanganan covid-19. Selain itu, Pemkot terkesan tidak transparan. Sehinggan penggunaan dana Rp 196 miliar dan dana cadangan senilai Rp 1,3 triliun rawan bocor.
Baca Juga: Semua Butuh Koalisi
Tak hanya itu, bantuan sosial (bansos) baik yang berasal dari APBD dan CSR juga rawan dipolitisasi. Sebab, selain distribusi bansos tidak merata, Pemkot dinilai tidak memiliki data update MBR dan masyarakat terdampak Covid-19.
"Sebetulnya ini (pansus) instrumen yang memudahkan pemkot. Seharusnya semua elemen berterima kasih kepada pansus yang bekerja atas nama rakyat. Saya percaya kok ini akan memudahkan, siapa yang menjadi ganjalan dalam proses penyaluran bansos nanti akan ketemu," tegasnya.
Menurutnya, andaikan usulan pembentukan pansus covid-19 ini diapresiasi, maka akan memberikan input positif kepada Pemkot Surabaya. Juga akan menjadi masukan sangat baik bagi partai pemenang pemilu. Alq
Editor : Redaksi
