Pergantian Menkes Saat Pandemi, Benarkah Terkait Bisnis Vaksin Sinovac

Dr. H. Tatang Istiawan Wartawan Senior Surabaya Pagi

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat pergantian Menkes dari Dr. Terawan ke Budi Gunawan Sandikin, pemerintah sudah memastikan impor setidaknya 19 juta dosis vaksin dari Sinovac pada 2021. Jumlah pengadaan vaksin Desember 2020. Sekaligus bahan bakunya.

Impor 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari Biofarma sudah dilakukan pada 6 Desember 2020 lalu. Awal tahun 2021 akan ada 1,8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi yang akan diimpor lagi. Sisanya, pemerintah menargetkan tambahan 15 juta dosis lagi melalui impor bahan baku vaksin untuk diproduksi sendiri.

Dibanding beberapa Negara di Asia, Indonesia memimpin secara kuantitas, dengan total 125,5 juta dosis dari Sinovac, 60 juta dari Sinopharm dan 20 juta dari CanSino.

Untuk urusan impor vaksin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sudah siapkan anggaran vaksinasi Covid-19 gratis sebesar Rp 54,44 triliun. Anggaran ini dari realokasi APBN.

Konon, mantan Menkes dr. Terawan, tidak setuju impor vaksin Sinovac, sebab belum teruji menghasilkan uji klinik ke 3.

Nah, Menkes Baru, Budi Gunawan, banker yang berkawan lama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, konon diserahi memperlancar impor vaksin ini. Mengingat Terawan, sempat tidak bersedia menandatangani import vaksin dari China itu.

Saat ini anggota DPR-RI sedang sibuk mengawasi impor vaksin. Salah satunya keuntungannya sangat besar.

Makanya, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China. Mengingat hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum rampung dan belum keluar hasilnya.

Dengan demikian efektivitas dan keamanan vaksin produk Sinovac belum diketahui. Apalagi, masih belum ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan mengibaratkan, impor vaksin dari China seperti membeli kucing dalam karung. Salah satu pertimbangannya sangat mengkhawatirkan yaitu bila vaksin tidak aman, akan merugikan masyarakat.

Nah, akal sehat saya bilang tugas utama Menkes baru Budi Gunadi, saat ini adalah mewakili Negara (bukan perorngan) untuk melakukannego dengan pabrik vaksin dari berbagai Negara. Tidak hanya vaksin buatan China. Juga lebih penting mendorong ilmuwan dalam negeri menelorkan vaksin nasional, berbahan baku Indonesia.

Termasuk memotivasi kepada  masyarakat atau rakyat agar tidak takut disuntik vaksin daripada virus Corona-nya sendiri.

Apalagi kini menjadi persoalan yaitu penerapkan pemaksaan melalui denda besar bagi rakyat yang tidak mau disuntik vaksin. Terutama Senovac, yang belum uji klinis ketiga.

 

Menkes baru yang berlatarbelakang bankir, bisa imbangi Menkeu mencegah pemborosan keuangan negara untuk membeli vaksin Sinovac yang berjumlah jutaan dosis. Dan ternyata vaksin buatan China ini tidak dapat digunakan sesuai target? Mengingat pesanan vaksin Sinovac konon dibuat diputuskan secara tidak matang atau ada penonjolan nuansa bisnis  daripada kemanusiaan. Maklum, keuntungan importir obat dan farmasi, sangat luar biasa yaitu bisa 40-60% dari harga pokok di Negara asalnya.

 

***

 

Pergantian Menkes dari dr. Terawan Agus Putranto ke Budi Gunadi Sadikin, sampai awal Januari 2021 masih menjadi polemik.

Baik yang pro maupun kontra sama-sama menyadari menteri adalah pembantu presiden. Jadi adalah hak prerogatif presiden, mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.

Tapi ada hal menarik dalam pengangkatan Menkes Budi Gunadi Sadikin pengganti dr. Terawan. Pertama, Menkes baru ini seorang bankir bukan tenaga kesehatan. Kedua, pengangkatan dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Ketiga, pergantian pada saat akan ada pendistribusian vaksin corona impor.

Keempat, menkes baru ini sebelumnya wakil Menteri BUMN, wakilnya Erick Thohir. Kelima, fungsi kemenkes memiliki perbedaan pokok dengan kementerian BUMN, terutama tugas pokoknya. Keenam, kementerian kesehatan memiliki tugas pokok membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

Tugas ini berbeda dengan tugas pokok kementerian BUMN, yang harus profit oriented. Sedangkan kementerian kesehatan lebih mengemban misi sosial untuk sebesar-besarnya kesehatan rakyat.

Perbedaan ini menyiratkan penunjukkan Budi Gunadi, sebagai menteri kesehatan di masa pandemi dianggap unik. Maklum, ia tidak berlatar belakang kesehatan. Budi adalah alumnus Institut Teknologi Bandung jurusan fisika nuklir.

Bahkan ia memulai karier di perusahaan komputer IBM, sebelum terjun ke dunia perbankan. Pria 56 tahun ini selama ini tidak pernah berurusan dengan kesehatan. Tapi urusan perbankan, Budi tak asing lagi di Indonesia. Sebab, selama ini Budi Gunadi Sadikin sempat menduduki berbagai posisi penting jajaran direksi BUMN. Terakhir, Budi didapuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dan meski berlatar belakang sebagai orang teknik, namun Budi banyak menghabiskan karirnya sebagai seorang bankir. Makanya, Budi pernah mendapat sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute (2004).

Budi juga sempat menduduki kursi direksi BUMN, antara lain Direktur Utama Bank Mandiri, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan terakhir adalah Wakil I Menteri BUMN.

Dalam perjalanan karirnya, Budi sempat menjadi Staf Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang (1988-1994), General Manager Electronic Banking-Chief GM Jakarta-Chief GM HR PT Bank Bali Tbk (1994–1999), dan Senior VP Consumer dan Commercial Banking ABN Amro Bank Indonesia and Malaysia (1999-2004).

Dengan rekam jejaknya, Budi dikaitkan dengan tugas pokok Menteri Kesehatan yaitu membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang berpihak kepada rakyat, bisa akan efektif urusan manajemen atau administrasi.

Oleh karena itu, Budi Gunadi, bisa bersuara jabatan seorang menteri kesehatan tidak harus selalu berasal dari kalangan dokter. Penunjukannya oleh Presiden Joko Widodo, mungkin terkait pengelolaan vaksin gratis untuk seluruh rakyat. Ini bisa dilihat dari aspek manajemen. Budi, dipilih presiden, karena bisa dianggap orang yang mengerti manajemen.

Bila ini sudut pandang pergantian dr. Terawan, bisa jadi Menkes baru perlu mendalami bahwa layanan Kesehatan bukan komoditas barang biasa, seperti di BUMN. Sebagai bankir, Menkes Budi ke depannya bisa mengeluarkan jurus-jurus diskresi khusus tentang layanan kesehatan.

Mengingat health care sebenarnya bukan komoditas barang biasa dan tidak cocok untuk dibisniskan mengikuti mekanisme pasar.

 

***

 

Sejauh yang saya ketahui fungsi kementerian negara terbagi menjadi beberapa antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya.

Terkait isu di bidangnya, mengapa salah satu alasan  menkes harus dokter adalah hierarchical culture di dunia kedokteran.

Faktor yang menyertainya, selain tingginya pride para spesialis. Oleh karena itu, seorang menkes dalam kesehariannya lebih sering koordinasi ke organisasi profesi kedokteran, rumah sakit ketimbang importir vaksin dan obat-obatan.

Jadi, meski kini saat pandemi, masalah kesehatan di Indonesia sebenarnya bukan hanya virus corona yang telah menjadi pandemi di dunia. Tapi juga mengurus beberapa masalah kesehatan lain seperti tuberkulosis (TBC), stunting, HIV dan AIDS, serta masih banyak lagi yang lainnya.

Apalagi, TBC di Indonesia masih menjadi pembunuh paling sering. Kemudian masalah narkoba dan kesehatan lain.

Maka itu masuk akal kehadiran orang banker di kemenkes dipergunjingkan. Katakan meski tidak ada aturan baku Menkes harus seorang dokter. Apalagi dilakukan saat pandemi corona memasuki vaksinasi.

Secara akal sehat, berbagai pokok permasalahan kesehatan terutama corona tidak hanya bergantung pada Menkes semata. Ada beberapa pihak memiliki peran masing-masing untuk ikut membantu memecahkan permasalahan. Mula presiden, satgas Covid-19 , IDI, media,  masyarakat, dan pihak-pihak lain, TNI-Polri.

 

***

 

Berdasarkan literasi yang saya miliki, sebagai dokter, Terawan Agus Putranto dikenal sebagai orang baik. Ia murah senyum dan melayani. Sebagian pasiennya saat masih berdinas di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, umumnya  berasal dari kalangan pejabat tinggi militer dan sipil - termasuk almarhumah Ibu Presiden Joko Widodo, Sujiatmi Notowihardjo.

Apalagi saat masih menjadi kepala RSPAD, Terawan mulai menjadi sorotan. Terutama setelah terapi "cuci otak"-nya diklaim manjur untuk pasien stroke. Terapi ini membuahkan rekomendasi skorsing dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI tahun 2018 karena dianggap belum terbukti secara ilmiah, tetapi sudah diterapkan pada pasien.

Skorsing ini, ternyata bukan membuat karir Terawan, redup. Presiden Joko Widodo, justru menjadikan Terawan sebagai pejabat medis tertinggi di Indonesia. Presiden bergeming dari berbagai peringatan termasuk dari MKEK IDI.

Saat ini, setelah serah terima, persoalannya bukan soal menkes diganti atau tidak. Siapapun menterinya, sistem kesehatan harus dimanfaatkan dalam merespon pandemi. Ini karena disetiap Negara, kementerian kesehatan yang dinilai punya sumberdaya, kompetensi, pengalaman, keahlian dan kaitannya dengan pengendalian pandemi di level nasional.

Apalagi sebelum Terawan, menkes yang semuanya dokter sudah terbukti sukses melewati SARS dan Flu Burung.

Semua ini, karena yang berperan utama adalah sistem di kementrian adalah Eselon-I. Mereka pemimpin lapangan yang gerak organisasinya berada di masing-masing unit utama. Dan mereka ini yang jadi motor utama.

Jadi, urusan  menteri kesehatan mau diganti atau tidak itu prerogatif Presiden. Tapi peletakan tanggung jawab dalam perang melawan pandemi ini harus tetap di sektor kesehatan.

Termasuk soal vaksin, semua dokter di IDI yang saya hubungi minta jangan ada uji coba (kelinci percobaan tanpa iji klinis ketiga) dari menkes yang bukan berlatarbelakang dokter.

Tak berlebihan bila pasca menkes Terawan, dicopot dan kendali di kemenkes bukan menteri berpendidikan dokter, ada sejumlah doter yang berpandangan menkes non dokter bisa  sangat merugikan penanganan pandemi karena diserahkan pada bukan orang yang sehari-hari tak bergelut dengan isu wabah, pandemi atau epidemi.

Bisa jadi, menkes Budi belajar merayap atau learning by doing, Secara teknis, hal ini berbahaya untuk strategi melawan pandemi yang sangat serius. Ini mengingat Kemenkes adalah tim penentu.

Bagaimana dengan kinerja Terawan, selama ini?. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menilai  sudah banyak kinerja yang dilakukan oleh Menkes Terawan. Namun komunikasi publik yang lemah di Kemenkes membuat kinerja Terawan tak tersorot.

Dan karena tidak terpublikasi secara baik ke publik melalui media massa, kinerja Menkes dan Kemenkes era Terawan, seolah-olah tertutup oleh kementerian atau lembaga lain yang mampu sampaikan kinerjanya dengan baik ke publik melalui media massa. ([email protected])