Perlunya Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Sabtu, 22 Jun 2019 08:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah semestinya diberlakukan sejak lama di Indonesia. Menurutnya, sistem perangkingan yang lazim digunakan sebelumnya, sudah termasuk sistem penerimaan kuno. Hanya saja, penerapan sistem zonasi di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan yang merata. Akibatnya, terjadi kegaduhan dari kalangan orangtua calon peserta didik yang bingung, karena jarak antara domisili dengan sekolah yang jauh. Masalah serius yang timbul adalah, apabila dalam satu daerah atau kecamatan tidak memiliki sekolah negeri. Menurut Nasution, Indonesia mestinya belajar dari negara-negara maju dalam mengelola pendidikan. Di Jepang misalnya, setiap desa punya SD negeri dan di setiap kecamatan punya SMP negeri. Sistem zonasi sendiri berlaku hanya hingga pendidikan wajib yakni sampai SMP, sementara SMA ditentukan dengan sistem lain. Para orangtua gaduh karena tidak ada sekolah negeri yang dekat dengan domisili. Walau sistem zonasi ini bagus demi pemerataan pendidikan, mestinya pemerintah mengevaluasi kembali sistem ini. Jadi berdasarkan pengalamannya menimba ilmu di Negeri Sakura itu, pemerintah daerah di Jepang benar-benar memperhatikan pendidikan. Semua sekolah di Jepang, mempunyai sarana dan prasarana yang setara. Bahkan, bagi keluarga yang tidak mampu, seluruh biaya sekolah gratis. Yang menarik, orangtua bakal dipenjara kalau tidak menyekolahkan anak mereka. Untuk itu, saya mengusulkan agar pemerintah daerah memindah guru-guru yang telah berdinas selama lima tahun berturut-turut di sekolah yang sama. Dengan begitu, setiap sekolah punya kesempatan transfer ilmu yang sama. Saat ini baru kepala sekolah yang di-rolling. Guru-guru juga semestinya mendapat kesempatan yang sama, sehingga pendidikan bisa merata.

Editor : Redaksi

Tag :