Perseteruan Jokowi dan Mega Dinilai By Design

Jokowi dan Megawati yang kini dikabarkan tak akur.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Politik itu santai, yang repot para politikusnya. Sekarang teman, besok musuh, besok berkoalisi lagi.

Adagium ini mungkin bisa menggambarkan hubungan Presiden Joko Widodo, bersama PDIP dan Partai Golkar. Tahun 2014-2019, Golkar menjadi partai oposisi yang mengkritik sejumlah kebijakan Jokowi. Pasca pemilu 2019, Golkar berbalik menjadi teman baik presiden.

Bahkan Ketum Golkar, Arilangga Hartanto diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma'ruf Amin.

Nasib yang sama juga terjadi pada partai berlambang kepala banteng, PDI Perjuangan. Walau sedari awal, PDIP selalu berjalan beriringan dengan Jokowi, namun kini gelombang perpecahan mulai perlahan bergerak.

Ini terlihat dari gerak Jokowi yang seolah mengabaikan instruksi ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan Mega kepada Jokowi dalam gelaran acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi pada 4 Agustus 2021 lalu hingga kini tak digubris oleh Jokowi.

"Saya bilang sama Bapak Presiden, yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary (kejadian luar biasa)," begitu kata Mega memberi arahan terkait penanganan covid-19.

Pernyataan Mega nyatanya tak dihiraukan, Jokowi masih saja mempercayakan tongkat komando kepada Menko Maritim dan Investas Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai koordinator PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Bahkan jauh dari itu, pada pertengahan September 2020 lalu, presiden mempercayakan LBP memegang komando penanganan covid-19 di 8 provinsi.

Perselisihan Jokowi dan Mega bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada 9 Juni 2021 lalu ketika Mega dilantik menjadi guru besar di Universitas Pertahanan, Jokowi memilih menghadiri acara tersebut. Ia justru di hari yang sama berangka ke Semarang menemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau proses vaksinasi.

Ketidakharmonisan Jokowi dan Mega selaku ketum PDIP menjadi tanda tanya publik. Mungkinkah terjadi pecah kongsi dalam kubu PDIP sehingga membuat Jokowi harus berlabu ke partai yang lain dalam hal ini Golkar? Ataukah ada maksud lain dibalik itu?

 

Sengaja Dibuat

Pakar Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr. Agus M Fauzi menyampaikan, dalam politik yang harus dilihat bukanlah apa yang terlihat di depan mata melainkan apakah agenda apa yang dibuat dibelakang itu.

Ada dua tesis yang disampaikan oleh Agus terkait perpecahan tersebut. Pertama adalah perpecahan tersebut murni terjadi akibat konflik internal antara anak Megawati yakni Puan Maharani dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Kalau skema di lapangan benar adanya maka kemungkinan Jokowi lebih memilih Ganjar dibanding puan. Nah untuk mengamankan posisinya, partai Golkar jadi salah satu pilihannya," kata Agus Fauzi kepada Surabaya Pagi, Kamis (19/08/2021).

Alasan Golkar dipilih oleh Jokowi kata Agus, karena pada kontestasi 2019 lalu, Golkar merupakan salah satu partai pengusung Jokowi selain PDIP, PKB dan beberapa partai lainnya. Ditambahlagi, hubungan Jokowi dan Ketum Golkar Airlangga Hartanto terbilang cukup baik.

Karena selain menjabat sebagai Menko, Airlangga juga pernah dipercayaai oleh Jokowi sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebelum akhirnya diganti oleh LBP.

"Ya golkar mungkin jadi pilihan terbaik pak Jokowi untuk mempertahankan posisinya hingga 2024," katanya

Untuk tesis kedua, Agus sampaikan pertikaian tersebut merupakan agenda yang sengaja dibuat (by design) untuk menaikan popularitas PDIP khususnya Puan Maharani. Perlu diketahui, psikologi publik Indonesia selalu memperdulikan dan mengasihani korban ketimbang mengetahui fakta sebenarnya di lapangan.

"Ini bisa saja by design. Kan yang muncul ke publik akhirnya 2 orang, Ganjar dan Puan. Sekarang Jokowi kelihatannya memihak ganjar, tentu publik yang saat ini mulai kecewa dengan kepemimpinan beliau akan memilih yang sebaliknya, dalam hal ini mbak Puan," jelasnya.

 

Popularitas Puan

Secara popularitas kata Agus, Puan Maharani masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Survey elektabilitas calon presiden 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Indostrategic pada 23 Maret - 1 Juni 2021 menunjukan, nama Puan Maharani tidak masuk dalam 10 besar. Nama Puan ada di urutan ke-12 yakni dengan angka 0,6 persen.

Sementara Ganjar Pranowo berada pada urutan ke-3 dengan jumlah 8,1 persen. Urutan ke-2 adalah Anies Baswedan dengan jumlah 17,0 persen dan urutan pertama adalah penantang tetap Prabowo Subianto dengan jumlah 17,5 persen.

Nama Puan sendiri bahkan kalah dengan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang berada pada urutan ke-7 dengan total nilai 4,1 persen ataupun Gatot Nurmantyo dan Khofifah Indar Parawansa yang berada pada posisi 8 dan 9 dengan jumlah yang sama yakni 1,8 persen.

Dengan jumlah yang jauh tertinggal tersebut kata Agus, maka diperlukan strategi untuk mendongkrak popularitas Puan. Bila tesis ke-2 benar, pertikaian tersebut adalah by desain maka dapat berdampak pada popularitas puan. Namun disisi lain, nama Ganjar pun pasti akan naik pula.

"Namanya setali tiga uang, baik Puan maupun Ganjar pasti akan jadi perbincangan publik. Jadi siapa yang dirugikan atau siapa yang diuntungkan belum bisa ditebak, karena gamenya belum selesai," katanya.

Selain pertikaian kata Agus, ada pula strategi lain yang dilakukan oleh PDIP untuk menaikan nama Puan Maharani. Strategi tersebut adalah dengan melakukan pemasangan baliho di seluruh Indonesi mulai dari Sabang hingga Merauke.

"Sekarang kalau kita lihat di medsos, baliho-baliho mbak puan sudah jadi perbincangan yang hangat. Bahkan dibuat meme. Artinya apa, nama beliau sudah mulai perlahan disebut-sebut publik," ucapnya.

Kendati begitu, Agus mengingatkan agar pertikaian para elite politik tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat. Mengingat kontestasi politik masih 3 tahun lagi. Saat ini, masalah yang nyata adalah kesejahratan masyarakat ditengah pandemi covid-19.

"Sebaiknya berbicara politik itu harus sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk para elit untuk berebut kekuasaan. Karena bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup mereka sehari-hari," ucapnya mengingatkan. sam/rl/jk/bs