Persoalan di Demokrat Bukan Kudeta

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) dan Jenderal Moeldoko (kiri)

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat terus diledek kader-kader Demokrat. Salah satunya mantan petinggi Partai Demokrat, Max Sopacua. Mantan wartawan ini menyebut AHY terlalu panik menanggapi isu kudeta di internal partai tersebut.

Menurut mantan wakil ketua umum Partai Demokrat ini, AHY sudah terlalu jauh menanggapi isu kudeta tersebut. Pasalnya, kata Max, dirinya juga bahkan disebut-sebut sebagai dalang dari kudeta itu.

"Saya senang dengan orang-orang muda, supaya partai modern ke depan. Tapi sekarang, dia baru dicolek sedikit panik, nyerempet ke kiri dan ke kanan, bahkan nama saya disebut-sebut mendalangi kudeta, ini terlalu jauh," ujar Max Sopacua, Kamis (4/2 2021).

 

Prahara di Internal Partai

Ia pun menyayangkan pemikiran AHY dalam menanggapi persoalan tersebut lantaran Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut prahara di internal Partai Demokrat sebagai kudeta.

Padahal, kata Max, kudeta adalah pengambilalihan paksa kekuasaan dengan militer seperti halnya yang terjadi di Myanmar. Sementara yang ada di Demokrat murni hanya persoalan politik biasa.

Oleh karenanya, ia menilai cara berpikir AHY sudah terlalu jauh seperti orang yang baru masuk ke politik. "Tak ada kudeta. Yang ada ketidakpuasan sekelompok orang yang mengakibatkan terjadinya KLB. Jangan terlalu jauh, seperti orang baru masuk ke politik. Ini persoalan internal," tegas Max Sopacua.

 

Kepemimpinan AHY Cacat Hukum

Max juga menyinggung pendapat yang menyebut sejumlah senior Partai Demokrat terlibat dalam konflik tersebut.

Menurutnya, hal itu malah hanya akan menggali kelemahan dari dua kubu yang justru akan mempercepat proses terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebab, menurut Max, banyak kader Demokrat yang merasa kepemimpinan AHY saat ini cacat hukum dan inkonstitusional. Maka itu, ketimbang dibuka borok ke publik ia menyarankan agar AHY bisa menyelesaikan masalah ini secara internal partai.

"Ini saat ada Pak Moeldoko, kita kebakaran jenggot, kita panik bertanya apa presiden merestui. Asal tahu, Moeldoko punya hak untuk maju calon presiden, maju jadi lurah, RT, dia punya hak. Pak Jokowi juga tidak pada tempatnya melarang. Apalagi di 2024 Jokowi selesai. Apakah itu salah, dan harus diminta klarifikasinya," ujarnya.

 

9 Pengurus DPC

Partai Demokrat menyebut sejumlah DPC sudah sempat bertemu dengan KSP Moeldoko membahas upaya penggulingan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar mengatakan setidak terdapat 9 pengurus DPC yang sudah bertemu Moeldoko.

Namun ia tak merinci DPC mana saja yang sudah bertemu dengan eks Panglima TNI itu terkait isu kudeta Demokrat.

"Dalam pertemuan (dengan Moeldoko), cuma 9 DPC yang bertemu langsung," kata Renanda, saat dihubungi, Kamis (4/2).

Dalam pertemuan itu, kata dia, Moeldoko tak sendiri. Menurut kesaksian kader, terdapat eks Bendahara Umum Partai Demokrat yang pernah tersangkut kasus korupsi Nazaruddin.

"Itu kita masih akan keluarkan itu dalam informasi ke depan ya karena kan masih dalam BAP dan memang juga sekarang DPC itu tak semua ini ya. Namanya orang daerah kan, (ketemu) KSP ya. Ada Nazaruddin sehingga mereka ini dalam posisi takut dan gamang," ujarnya. n erc/rmc