SURABAYAPAGI.COM, Malang - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, melakukan pertemuan dengan Mitra Kerja untuk membahas percepatan penurunan stunting melalui program pembangunan keluarga bersama di Kota Malang.
Acara dilaksanakan di hotel Atria Malang selama 3 hari, mulai tanggal 2 Sampai dengan 4 Februari 2022.
Baca Juga: Stasiun Malang Dipadati Pemudik pada Masa Arus Balik
Acara ini dihadiri oleh pengelola program Pembangunan Keluarga Kabupaten/ Kota, diantaranya Ketua Insan GenRe se Jawa Timur. Ketua Pusyan Gatra 1 dan 2, BPD AKU, dan Ketua Perkumpulan Juang Kencana di Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., saat acara digelar didampingi oleh koordinator bidang KSPK, Dra. Suhartuti, M.M.
Dalam pertemuan itu Erna menjelaskan, perlunya dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting, dan berharap bisa meningkatkan komitmen untuk menjalankan program Pembangunan Keluarga bersama mitra.
“BKKBN mendapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini tentu saja bukan tugas yang ringan, oleh karena itu pada kesempatan ini kami meminta dukungan dan kerjasama dari Bapak/ Ibu sekalian agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan angka stunting dapat turun menjadi 14% pada tahun 2024,” jelasnya.
Erna menegaskan, kasus menunjukkan angka stunting di Provinsi Jawa Timur masih tinggi.
“Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukan angka stunting di Provinsi Jawa Timur masih tinggi sebesar 23,5% dan jika dilihat per Kabupaten/Kota angka tertinggi adalah Kab. Bangkalan (38,9 %) dan terendah adalah Kota Mojokerto (6,9 %),” ujar Erna.
Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Tahun 2022 dan menyusun rencana operasional Program Pembangunan Keluarga di tahun 2022, termasuk di dalamnya Program Prioritas Nasional di bidang KSPK sebagai berikut :
Baca Juga: Pj Wali Kota Malang Himbau Warga tak Stok Bahan Pangan Berlebih
1. Jumlah Keluarga dengan balita yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK sejumlah 1.474.500 Keluarga.
2. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia sejumlah 1.360 Kelompok BKL.
3. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu sejumlah 3.920 PIK Remaja dan BKR.
Baca Juga: 2024, BKKBN Jatim Targetkan Angka Stunting Turun 14%
4. Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga sejumlah 114 Kelompok UPPKA.
Pada kesempatan ini, Erna menyampaikan harapannya untuk memaksimalkan peran TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam melaksanakan tugasnya memberikan edukasi dan fasilitasi serta mendampingi keluarga beresiko stunting dengan harapan keluarga-keluarga tersebut bisa terbebas dari stunting yang pada akhirnya berdampak pada tercegahnya kasus stunting baru di Jawa Timur.
“Saya mohon Bapak/Ibu Kepala OPD-KB dan jajarannya Kabupaten/ Kota dapat mencanangkan di setiap Kabupaten/Kota ada 1 (satu) kecamatan yang bebas kasus baru stunting (New Zero Stunting),” tutur Erna.
Editor : Moch Ilham
