Pesan Sespri Presiden Gus Dur : Jokowi, Jangan Durhaka pada Megawati

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati di Istana Negara Presiden pada momen Pilkada beberapa waktu lalu.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kabar keretakan hubungan antara Jokowi-Megawati, satu pekan ini masih hangat. Adhie Massardi, politis dan mantan sespri Presiden Gus Dur, juga mendapat bisikan dari sejumlah elite pro Jokowi dan oposisi. Ia pun angkat bicara mengenai etika politik.

"POLITIK MALIN KUNDANG, presiden yang durhaka pada ibu pertiwi akan jadi BATU sandungan kesejahteraan rakyat. Kata teman2 PDIP (Masinton, Trimedya) yg durhaka pada Bu Mega,'Hmm, akan dikutuk!', kita lihat nasib penguasa yg durhaka pd Ibu Pertiwi, jadi batu atau nambah periode," tulis Adhie Massardi di akun Twitternya @AdhieMassardi, yang diunggah pada Sabtu (4/6/2022).

Adhie Massardi, menyatakan, sebagai anggota PDIP, Jokowi, seharusnya tunduk pada partai. Namun rupanya Jokowi kali ini akan memilih jalan berbeda dari PDIP, partai yang mengusungnya menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga mengantarnya ke kursi Presiden selama 2 Periode.

Megawati sebagai Ketua Umum PDIP diketahui akan memajukan Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Namun Jokowi 'tercium' akan mendukung Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP memang diketahui berambisi untuk maju sebagai Capres di 2024 nanti.

 

Indikasi Jokowi Dukung Ganjar

Bahkan Charta Politica menyebut dugaan Jokowi akan memihak kepada salah seorang Capres dan diindikasikan kepada sosok Gubernur Jawa Tengah itu.

Manuver Ganjar Pranowo dan Jokowi, jika memang benar, maka secara tak langsung membangkang Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Ganjar sendiri hingga saat ini terlihat terus bergerak. Bahkan beberapa pengamat melihat adanya dualisme pengaruh saat ini di PDIP.

Jokowi diketahui memiliki basis relawan yang loyal pada sosok, bukan pada PDIP sebagai partai yang mendukungnya

 

Tak Khawatir dengan Projo

Sekjen Hasto menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak khawatir suara pendukung Presiden Joko Widodo dari basis relawan Pro Jokowi (Projo) berpindah ke partai lain. Partai berlambang banteng ini lebih takut kerja-kerjanya tak diterima rakyat.

Hal ini merespons kehadiran Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di acara Silaturahmi Nasional sekaligus penandatanganan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Sabtu (4/6/2022).

"Ketakutan kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukan oleh PDIP tidak diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, kami terus bergerak ke bawah, supaya rakyat dan PDIP menjadi satu kesatuan," kata Hasto di Universitas Pertahanan, Bogor, Jakarta, Minggu (5/6/2022).

Karena itu, Hasto tak masalah jika Projo sudah mendekatakan diri pada salah satu koalisi yang akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Lagipula, yang bisa mengusung capres-cawapres hanya partai politik. "Projo adalah relawan kecuali dia mendeclare sebagai partai politik kalau punya keberanian," katanya.

Hasto menambahkan, seorang calon presiden maupun presiden, tidak cukup hanya didukung oleh segelintir orang atau partai. Apalagi bila hanya dukungan kelompok relawan.

"Enggak bisa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik. Seorang presiden perlu dukungan yang kuat dengan kekuatan di DPR RI,” tambah Hasto sambil mencontohkan, ketika dukungan di parlemen oleh Presiden Joko Widodo kurang dari 50 persen pada periode pertama sulit melakukan konsolidasi pemerintahan negara.

"Kita enggak bisa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," ucapnya.

Hasto akui, kehadiran Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di acara Silaturahmi Nasional sekaligus penandatanganan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjadi perhatian. Apalagi koalisi yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan PPP itu khusus untuk menghadapi Pemilu 2024.

Apalagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Projo akan menjadi bagian KIB untuk Pilpres 2024. "Ini akan menjadi chapter sendiri. 2024 Pilpres kan serentak, pasti. Tunggu saja chapter demi chapter," kata Airlangga. n erc/jk