Wawancara Eksklusif dengan Reni Astuti, S.Si.

PKS Berjuang Bareng Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM Bersubsidi

Reni Astuti, sebagai kader PKS Surabaya secara tegas menolak kenaikan BBM subsidi.

Wawancara Eksklusif dengan Kader PKS Surabaya, Reni Astuti, S.Si.


Harian kita mencatat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah satu-satunya partai politik yang berani walk out menolak kenaikan harga BBM Subsidi di DPR-RI, minggu lalu. Suaranya beriringan dengan gerakan buruh dan mahasiswa sampai Surabaya. Wartawan Surabaya Pagi, Raditya Mohammer Khadaffi, melakukan wawancara tanya jawab dengan tokoh perempuan muda PKS Surabaya, Reni Astuti, S.Si. Kader PKS yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, ini ternyata menguasai denyut nadi wong cilik yang terhimpit atas kenaikan BBM subsidi. Berikut wawancara yang dilakukan Minggu (11/9/2022) sore kemarin secara daring.

 

 

Surabaya Pagi (SP): Assalamualaikum Bu Reni. Saya salut dengan sikap PKS sebagai partai kritis menyikapi kenaikan BBM bersubsidi ini. Apa program PKS sampai di daerah Surabaya terhadap penolakan kenaikan BBM bersubsidi ini sendiri?

Reni Astuti (RA): PKS Surabaya telah tegas menyatakan Penolakan Kenaikan BBM melalui aksi simpati turun jalan Flashmob hari Sabtu 10 Agustus 2022 di depan KBS. Untuk saat ini terus memperkuat Sikap Penolakan Kenaikan BBM bersubsidi.

PKS juga akan hadir bersama rakyat, membantu masyarakat miskin yang terdampak melalui perjuangan fraksi PKS agar APBD menganggarkan untuk rakyat yang membutuhkan.

 

SP: Lantas bagaimana strategi penggalangan dukungan ke mahasiswa dan buruh di Surabaya? Akankah PKS mengkoordinasi gerakan rakyat secara masif dan terstruktur penolakan kenaikan BBM bersubsidi?

RA: Kami tentu mengapresiasi perjuangan mahasiswa menolak Kenaikan BBM bersubsidi. Suara Mahasiswa adalah suara lantang bentuk keberpihakan kepada rakyat dan kecintaan kepada bangsanya.

Mahasiswa adalah generasi masa depan yang jelas terpanggil saat ada kebijakan yang membuat rakyat makin susah. Begitu pun PKS. Partai kami, yakni PKS tentu terus bersama rakyat. Sikap PKS jelas berpihak kepada rakyat yang terdampak atas kebijakan pemerintah yang tidak tepat di kondisi masyarakat tengah berupaya bangkit usai 2 tahun ekonomi keluarga di gempur pandemi covid-19.

Maka menjadi wajar ketika apa yang tengah diperjuangkan PKS, selaras dengan apa yang diperjuangkan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi extra kampus. Berpihak kepada rakyat. Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi.

Jadi biarkan mahasiswa bergerak bebas mandiri sesuai dengan karakternya. Dan prinsip perjuangannya berpihak ke rakyat dan terus mengontrol kebijakan pemerintah. Mahasiswa pun telah melakukan aksi yang tidak anarkis dan fokus pada narasi perjuangannya.

Saya yang juga sebagai pimpinan DPRD Surabaya dari fraksi PKS siap bergabung dengan mahasiswa suarakan Tolak kenaikan BBM.

Ini terbukti, dari rilis Survei LSI pada 4 September 2022 lalu, menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia 7 september 2022, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi.

Ini menunjukkan bahwa sikap penolakan kenaikan BBM bersubsidi sesuai dengan kehendak mayoritas warga Indonesia.

Bahwa PKS telah mewakili jeritan suara rakyat adalah benar adanya. Saya juga dalam beberapa hari bertemu mendengar keluhan warga Surabaya yang mengeluh atas kenaikan BBM ini. Diantaranya driver taksi online, ojol perempuan, ibu rumah tangga, PKL, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang pasar dan guru.

 

SP: Apa kekeliruan utama pemerintah dalam menaikan Subsidi BBM di mata PKS secara kelembagaan?

RA: Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS dalam surat terbuka untuk Presiden RI, bahwa sikap PKS bahwa kenaikan BBM bersubsidi saat ini tidak tepat, pemerintah tidak berempati kepada masyarakat yang baru saja akan bangkit dari pandemi, disamping saat ini masih adanya krisis pangan dimana harga-harga sembako masih tinggi, apalagi ketika BBM naik maka harga kebutuhan rakyat lainnya akan terdampak.

Contohnya, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran. Ini jelas bertentangan dengan UU No. 30/2007, dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Nah seharusnya subsidi ini hanya diberikat masyarakat tidak mampu.

Pemerintah mengklaim subsidi lebih banyak dinikmati orang kaya, tetapi pemerintah tak pernah serius melakukan upaya memperbaiki pengelolaan subsidi tepat sasaran. Alih-alih, pemerintah sukanya cari jalan pintas dengan menaikkan harga seperti sekarang inni, dengan tetap memberikan subsidi. Dengan kata lain, kondisi yang sama akan terjadi yakni tetap saja banyak orang kaya yang akan menikmati.

 

SP: Dengan momen penolakan kenaikan BBM bersubsidi dari PKS tepat dengan gerakan rakyat (buruh dan mahasiswa). Bagaimana menjaga kesamaan pikiran dan sikap PKS dan rakyat hingga pilpres 2024 ke depan?

RA: PKS akan terus bersama rakyat. Membela dan melayani Indonesia. Siap apresiasi kebijakan yang menguntungkan rakyat dan menolak kebijakan yang jelas merugikan rakyat.

Solusi terbaik atas kondisi saat ini sejatinya adalah batalkan kenaikan BBM. Jika hingga saat ini pembatalan kenaikan BBM tidak dilakukan oleh pemerintah jelas rakyat tambah susah.

PKS akan berdiri bersama rakyat. Kami di Surabaya selama ini terus mendorong kebijakan yng berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagaimana kebutuhan dasar warga surabaya terpenuhi di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ada atau tidak ada kenaikan BBM, fraksi PKS terus menguatkan kerja-kerja kerakyatan. Apalagi ketika saat ini dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi tentu kami tidak akan membiarkan rakyat sendiri. Kami akan bersama rakyat.

Saya sebagai wakil rayat, sebagai pimpinan DPRD dari fraksi PKS akan terus mendorong kebijakan pemkot agar warga Surabaya lepas dari kesusahan dengan adanya kenaikan BBM ini.

Saya menilai bahwa BLT BBM ini bukan solusi permanen karena sifatnya hanya sementara dan tidak semua warga miskin di Surabaya mendapatkan, akurasi data penerima BLT juga masih jadi persoalan. Karena itu pemerintah kota harus mengetahui betul bahwa jangan sampai ada warga Surabaya yang kesusahan dan menyelesaikan kesulitannya sendiri.

Anggaran yang selama ini disiapkan untuk bantuan pendidikan harus segera direalisasikan. Ada beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Anggaran perbaikan rumah tidak layak huni segera realisasi serta program sosial lainnya termasuk upaya penyiapan lapangan kerja bagi warga yang kurang berpenghasilan.

Pemerintah harus hadir, saya sebagai pimpinan DPRD siap hadir mengawasi kinerja pemerintah kota dalam membela dan menolong warganya. Silahkan kalau ada warga yang sangat-sangat susah laporkan ke kami di DPRD.

Saya pun siap turun ke kampung-kampung menyapa dan membantu warga yang kesusahan. APBD harus diperuntukkan untuk warga tidak hanya untuk dampak BBM ini namun program yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan perkapita agar kualitas hidup warga makin membaik. rmc