Polemik Pajak E-Commerce

Kamis, 05 Okt 2017 22:50 WIB

Pemerintah melalui Dirjen Pajak tengah menyusun aturan baru untuk memajaki kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aturan pajak untuk e-commerce baiknya tidak ambisius. Ia berargumen, e-commerce adalah sektor ekonomi baru yang harus difasilitasi dan dijaga agar kelak dapat berkontribusi maksimal bagi negara. Karenanya, kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah diminta tidak menghambat pelaku usaha untuk berkembang. "Aturan baru seyogianya tidak ambisius untuk mengejar potensi pajak dalam jangka pendek," ujarnya, lewat keterangan tertulis, Kamis (5/10). Yustinus mengatakan, sebagaimana prinsip perpajakan yang bersandar pada asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity), maka pajak e-commerce yang sedang dibahas saat ini harus dapat menciptakan kepastian (didasarkan pada aturan yang jelas dan adil) serta keadilan (membayar pajak sebagaimana perdagangan konvensional). Yustinus mengusulkan agar pada tahap awal penerapan ini, pemerintah memfokuskan pada pendataan dan pendaftaran para pelaku usaha e-commerce agar menjadi wajib pajak melalui kantor perwakilan yang ada untuk pelaku luar negeri. Dalam hal ini, kewenangan berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat registrasi itu, pelaku usaha sekaligus ditetapkan sebagai wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak sesuai kondisi. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, melalui pajak, pemerintah menciptakan kesempatan yang sama antara e-commerce dengan model bisnis konvensional. "Pada prinsipnya adalah pemerintah harus memastikan pemajakan atas transaksi elektronik itu sama dengan yang konvensional, jadi mau pakai elektronik dan konvensional akan sama kena pajak baik itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPh (Pajak Penghasilan)," papar Suahasil. n jk

Editor : Redaksi

Tag :