Polemik PDIP Dihujat Demokrat: Pancasila Dipakai Untuk Takuti Lawan Politik

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual. SP/ Tangkapan Layar

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Maraknya musim pilkada di beberapa daerah membuat banyak fraksi politik semakin memanas. Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.

Pernyataan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait Sumatera Barat masih menjadi polemik.

PDI Perjuangan tidak ingin bernasib sama dengan Partai Demokrat yang terperosok setelah dua periode berkuasa. Partai yang kini berkuasa di pemerintahan itu berupaya menjaga elektabilitas dan memenangi pemilu setelah Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto mengomentari ucapan Puan sebagai bukti bahwa Pancasila hanya dipakai PDIP sebagai alat untuk menakuti lawan politiknya.

"Pernyataan ini sebenarnya sebagai bukti bahwa Pancasila rentan digunakan sebagai alat untuk menekan atau menakut-takuti masyarakat atau lawan politik," kata Bambang, Jumat (4/9/2020).

Bambang menuding PDIP akan menggunakan Pancasila jika kepentingannya terganggu, dengan cara mempertanyakan kesetiaan lawan politik terhadap Pancasila.

Perwakilan Demokrat di Badan Legislasi DPR RI ini juga menyebut kecenderungan itu akan meningkat jika Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) disahkan.

"Apalagi kalau ada UU BPIP, tentu lebih legal untuk menggebuk siapa saja yang tidak sejalan," ujarnya.

Bambang kembali menegaskan partainya tak sepakat dengan pendapat Puan itu. Ia berpendapat dengan tegas bahwa masyarakat Sumbar tak sedikitpun meragukan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Saya yakin kalau masyarakat Sumbar khususnya, dan masyarakat Indonesia yang agamais sudah tentu konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu rohnya ada di sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," tutur Bambang.

Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani mengundang kritik usai menyampaikan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan itu ia ucapkan saat mengumumkan pasangan calon yang diusung PDIP.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Pada pilgub Sumatera Barat tahun ini, PDIP akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKB. Mereka akan menghadapi koalisi PKS-PPP yang menngusung Mahyeldi - Audy Joinaldi dan Partai Gerindra yang mengusung Nasrul Abit-Indra Catri.

Tokoh masyarakat Minang, HM Darmizal MS angkat bicara terkait pernyataan Puan Maharani.

Ia menilai, ucapan Puan yang dilontarkan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDI Perjuangan itu dinilai oleh Darmizal sebagai slip of the tongue atau keseleo lidah.

 Darmizal yakin sebenarnya Puan Maharani menyampaikan harapan agar masyarakat Minang lebih Pancasilais. 

"Tentu tidak hanya Sumbar akan tetapi seluruh warga negara Indonesia di manapun juga harus lebih Pancasilais," ujar Darmizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020).

Mantan Komisi Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat ini berharap, komentar Puan Maharani tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga, hal itu menambah keruh suana politik saat ini.

"Jangan melihat kebelakang. Mari kita lihat ke depan untuk bangsa ini yang lebih maju," pungkas Darmizal.

 Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani menyampaikan hal itu saat mengumumkan dukungan kepada para calon kepala daerah gelombang V yang bertarung di Pilkada Serentak 2020.

 “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan dalam pengumuman secara virtual, Rabu (2/9/2020).  dsy2