SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Beberapa Fraksi mempertanyakan sikap Ketua DPRD Surabaya Adi Soetarwijono menolak pembentukan pansus percepatan penanganan pandemi covid-19.
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz menegaskan, Pansus percepatan penangan Covid-19 ini sangat diperlukan untuk percepatan penangana dan transparansi batuan covid-19.
“Selama ini pemkot sangat lamban menangani pandemi ini, hingga detik sudah hampi 600 positif covid-19 langkah-langkah pemkot tidak jelas, Mulai dari penanganan, pencegahan, dan recovery,” ungkap Mahfudz kepada Surabaya selasa (5/5).
Selain itu, lanjut Mahfud, belum lagi distribusi logistik untuk masyarakat terdampak, baik dari swasta, APBD kota Surabaya, bansos provinsi dan bantuan pusat. “Itu semua masih remang-remang tidak transparan. Kondisi sangat mendesak, sangat perlu dibentuk Pansus.
Kalau ketua DPRD menolak, berarti beliau otoriter,” tegas Sekertaris Komisi B DPRD ini.
Hal Senada di ungkapkan oleh anggota Fraksi PAN-PPP Buchori Imron juga mempertanyakan penalakan Ketua DPRD Surabaya Adi Soetarwijono menolak pembentukan pansus percerpatan penangan covid-19 ini, menurutnya pembetukan pansus ini sudah sesui dengan bungsi DPRD kota Surabaya dalam fungsi legislasi, kontroling dan bageting.
“Pembentukan Pansus ini menurut kami sangat urgen sekali, dimana Pansus ini untuk membatu pemerintah untuk percepatan panangan covid-19,” ungkap Buchori.
Selama ini komisi – komisi sudah berjalan dan sangat aktif memberi masukan serta turun ke lapangan lalu disampaikan ke eksekutif. Tapi ternyata pemkot tidak pernah jelas, bahkan masalah tranparansi ini dilapangan pemkot hanya kurang tranparan.
“Ini menyangkut nasib warga Surabaya. Selama ini Pemkot hanya indah diudara saja, tapi dilapangan tidak trealisasi yang baik,” katanya
Maka dari itu lanjut, Buchori, pansus ini harus tetap terlaksa, dan tidak ada alas ketua DPRD menolak pembentukan Pansus ini, “Ini kan sudah lebih dari 50 persen anggota DPRD mempinta pansus ini dilakukan, tidak ada alasan lagi ketua Dewan menolak,” tegas anggota komisi C ini.
Pansus ini yg mengusulkan pansus percepatan penangan covud-19 diatarnya fraksi pkb, pan-ppp, Demokrat-nasdem, Gerindra , Golkar.
Baca Juga: Songsong Pilbup, PKB Lamongan Segera Membentuk Desk Pilkada
Menanggapi, polemik usulan pembentukan Pansus percepatan penanganan Covid-19 DPRD kota Surabaya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Surabaya Syaifudin Zuhri mengatakan bahwa pandemic Covid-19 terjadi secara global. Bukan hanya di Surabaya.
“Jadi ayo kita saling membantu mengatasi permasalahan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 tahu yang lebih dikenal dengan Covid-19,” tutur Ketua Fraksi PDIP, Syaifuddin Zuhri saat dihubungin media.
Terkait pembentukan pansus ini, dirinya menilai bahwa, pembentukan Pansus membutuhkan kajian akademisi. Sehingga kapan bekerjanya mengatasi Covid-19 tersebut.
“Kalau kita masih eker-ekeran dan hanya memikirkan pansus tentunya energy kita akan habis untuk membentuk Pansus saja. Lalu kapan mengurusi masalah pandemic Covid-19 nya,” terang cak Ipuk sapaan ketua Fraksi PDIP DPRD kota Surabaya ini.
Menurut cak Ipuk lebih baik secara bersama-sama ayo sumbangkan pemikiran anggota legislative dituangkan untuk membantu Pemkot Surabaya mencarikan jalan keluarnya.
“Lebih baik energy kita, kita tuangkan dalam sumbang saran bagi Pemkot. Supaya Pemkot dapat merealisasikan permasalahan ini segera tuntas,” ujar dia.
Baca Juga: Komisi D Dukung Pembangunan MRT di Surabaya
Tidak perlu saling merasa benar sendiri, dan saling menyalahkan satu sama lain (Legislatif & Eksekutif, red). Karena kata cak Ipuk, masalah pandemi ini tidak hanya terjadi di Surabaya, namun hampir diseluruh belahan dunia saat ini dihadapkan dalam kondisi yang sulit. Baik itu secara mikro dan makro ekonomi maupun dalam kondisi masyarakat terdampak Covid-19.
“Saya juga sarankan agar bantuan dari pemerintah kota Surabaya untuk segera disaurkan. Karena saat ini masyarakat tengah bingung. Keluar beraktivitas salah, gak keluar juga kelaparan. Ini yang perlu kita carikan jala keluarnya seperti apa,” ucapnya.
Pansus akan butuh waktu lama, lalu kapan bekerjanya mengatasi pandemic segera berakhir. Kalau legislative dan eksekutif tidak pernah sejalan, sambungnya.
“Pemkot juga harus mendengar apa yang disarankan oleh dewan, bukan tidak didengar. Pemerintah daerah kan terdiri dari unsur legislative dan eksekuitf,” kata cak Ipuk.
Dewan mungkinpunya tujuan yang baik agar pandemic ini segera cepat berakhir begitu juga dengan Pemkot. Semua sedang bekerja untuk masyarakat Surabaya dan kembali normal menjalni aktivitasnya,”Pungkas cak Ipuk. Alq
Editor : Redaksi
