Polemik Uang Parkir Dikelola Anggota DPRD Kediri Berakhir Damai

Anggota DPRD Kabupaten Kediri Masykur Lukman saat ditemui di Pendopo Panjalu Jayati usai menemui Bupati Kediri, Rabu (5/5).

 

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pasca pertemuan antara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Masykur Lukman dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramoni terkait polemik uang parkir di kantor akhirnya berakhir damai.

"Saya tadi ketemu Mas Bup (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) yang intinya ingin klarifikasi terkait masalah kemarin, dan kita sama sudah saling menganggap selesai," kata Masykur Lukman saat ditemui di Pendopo Panjalu Jayati usai menemui Bupati Kediri, Rabu (5/5).

Menurutnya, perjanjian sewa pengelolaan lahan parkir itu memang kebijakan dari Bupati lama.

Namun karena Bupati Dhito sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 8 Maret 2021 tentang larangan uang parkir di kantor OPD Pemkab Kediri, ia tak mempermasalahkannya.

“Iya ndak papa, ini dianggap selesai. Yang kemarin itu, kita anggap tidak pernah terjadi. Perjanjian sewa pengelolaan lahan parkir dengan ini saya hentikan, dan Pemkab Kediri berjanji akan mengembalikan uang sewa sebesar Rp 22 juta,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan sejak bulan Maret 2021 lalu, seluruh tempat pelayanan publik milik Pemerintah Kabupaten Kediri, harus bebas dari pungutan apapun. Termasuk uang parkir.

"Yang jelas bahwa tempat-tempat pelayanan publik dan perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri tidak boleh ada tarikan," kata bupati kepada wartawan usai acara buka bersama dengan awak media di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat (30/4) lalu.

Namun, saat sidak ia mengetahui adanya tarikan parkir di kantor Bapenda dan Dispendukcapil yang dikelola oleh pihak ketiga yakni anggota DPRD Kabupaten Kediri.

Bahkan, video saat bupati sidak dan memarahi tukang parkir sempat viral di medsos.