.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua relawan pendamping Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien Covid-19 Rumah Sakit Lapangan Indrapura (PPKPC-RSLI) Radian Jadid, Senin (26/7/2021) kemarin menjelaskan penerapan perpanjangan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah kurang begitu efektif mengendalikan kasus Covid-19.
Hal bisa dikatakan Jadid karena data yang didapat dari Satgas Covid-19 Jatim dan di RSLI Surabaya, dari tingkat penambahan kasus (positivity rate) sebelum PPKM darurat diberlakukan dengan pasca PPKM darurat diterapkan.
Baca Juga: SK Kwarda Jatim Terbit, Semangat Baru Bagi Pramuka Jawa Timur
Data dari BNPB tanggal 2 Juli 2021 atau sehari sebelum PPKM darurat diberlakukan, jumlah kasus positif corona di Indonesia tercatat 2.228.938 dengan total kumulatif pasien corona yang meninggal dunia mencapai 59.534 kasus.
Sementara pada 25 Juli 2021 kemarin, jumlah kasus positif tercatat sebanyak 3.166.505, dengan angka kematian mencapai 83.279 kasus.
"Kalau bilang PPKM itu untuk mengatasi corona, buktinya saat PPKM justru naik sampe hampir 1 juta. Artinya ada yang salah di sini, perlu dievaluasi lagi kebijakan itu. Bukan langsung main diperpanjang," kata Radian Jadid kepada Surabaya Pagi, Senin (26/7/2021).
Dalam analisa Jadid, musabab kenaikan tersebut akibat tidak adanya dukungan pemerintah secara finansial maupun logistik bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah justru membatasi masyarakat untuk tidak beraktivitas.
"Kalau pekerja yang gajinya bulanan, jelas itu oke. Tapi kalau buruh harian, sehari gak kerja mau makan apa mereka, ya terpaksa berontak. Makanya sekarang ada perlawan dimana-mana," katanya
"Jadi menurut saya, kebijakannya dievaluasi lagi, kebutuhan masyarakat kecil dipenuhi dulu, karena kebijakan tanpa logostik yang jelas pada hakekatnya sama saja," tambah Jadid.
Baca Juga: Hari Kamis, Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Surabaya
Sektor Ekspor Ikut Merosot
Senada dengan itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto juga ikut menyinggung terkait merosotnya laju ekspor ke luar negeri.
Salah satu yang berdampak kata Adik adalah ekspor furniture dan ekpor perikanan khususnya di wilayah Jatim. Selama PPKM darurat berlangsung, terjadi pembatasan ekspor, yang mengakibatkan sejumlah pengusaha ikut merugi.
Baca Juga: Dispendik Gandeng Dispendukcapil Filter Penduduk Dadakan
"Dibatasi kita, turunnya itu hampir 50 persen. Untuk ekspor ikan beku turun sekitar 20-30 persen," kata Adik kepada Surabaya Pagi, Senin (26/7/2021).
Pembatasan sektor ekspor akibat PPKM diangka 50 persen kata Adik, dapat berpengaruh pada target pemerintah pusat yang ingin mendorong ekspor perikanan Jatim hingga 250% khususnya untuk udang. Oleh karenanya ia meminta, agar kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan sektor ekpor dievaluasi kembali.
"Kalau dibatasi bagaimana targetnya bisa tercapai. Kalau bisa dibuka saja 100 persen sehingga baik pengusaha maupun buyer tidak dirugikan. Toh target pemerintah juga ikut tercapaikan" katanya.
Sebagai informasi, jumlah ekspor di wilayah Jatim pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,64 persen bila dibandingkan dengan bulan Mei. Oleh karenanya Adik berharap, di bulan Juli tahun ini tidak terjadi penurunan yang signifikan. "Ya walaupun ada pembatasan, mudah-mudahan bisa bertahan ekpor Jatim. Kalau pun turun semoga tidak begitu parah," pungkasnya. sem/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
