Program Kartu Prakerja Dilanjut di Tahun 2023, Anggaran Ditambah Rp 5 Miliar

Situs resmi program Kartu Prakerja.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di Tahun 2023. Namun, konsep progam ini pada tahun depan murni sebagai program peningkatan kemampuan pekerja. Sedangkan konsep prakerja semi bantuan sosial atau bansos hanya dilanjutkan sampai akhir tahun 2022 saja.

Program Kartu Prakerja tersebut akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

 “Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (4/10/2022).

Airlangga menuturkan anggaran program kartu prakerja bakal ditambah hingga Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang dengan besaran bantuan yang diterima peserta untuk program prakerja 2023 adalah senilai Rp4,2 juta per individu.

Angka tersebut diperinci berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, Airlangga juga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). jk