SURABAYAPAGI,COM, Magetan - Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyasar sebanyak 18 desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Magetan Sudiro mengatakan, selain mengentaskan kemiskinan, program PISEW dijalankan dengan tujuan agar masyarakat pedesaan berdaya dan mampu mengelola sumber daya lokal guna peningkatan ekonomi.
Baca Juga: Tak Peduli Aturan, Anggota BPD Ikut Garap Proyek Ipal Komunal Desa Dalegan Senilai Rp 500 Juta
"Untuk Magetan mendapat kuota Rp4,5 miliar yang akan dibagi menjadi sembilan program yang akan dilaksanakan di 18 desa melalui swakelola," kata Sudiro dalam kegiatan sosialisasi program PISEW tahun 2023 di Magetan, Rabu (8/3/2023).
Menurutnya, pelaksanaan program swakelola tersebut telah sesuai dengan sasaran dari kegiatan, yakni untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kelembagaan, proses perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi.
Peran masyarakat dalam program itu dimaksimalkan di lokasi kegiatan. Selain itu, masyarakat akan memperoleh pendapatan atau penghasilan karena kegiatan itu dikerjakan oleh masyarakat desa.
Baca Juga: Pembangunan Tol Yogyakarta – Bawen Bakal Beroperasi di Kuartal I tahun 2025
Sudiro menuturkan, program yang akan dilaksanakan nantinya berdasarkan kebutuhan, dan bukan berdasar keinginan.
"Jadi kegiatan ini berdasar dari kebutuhan masyarakat, bukan berdasar keinginan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Sosialisasi Persiapan Pembangunan Jembatan Talunbrak
Adapun jenis infrastruktur dalam kegiatan PISEW 2023 adalah berupa jalan dan jembatan, tambatan perahu, dan bangunan pasar. Meskipun swakelola, pelaksanaan kegiatan akan didampingi oleh fasilitator masyarakat dengan latar belakang keahlian yang berkompeten.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, karena tahun 2023 ini masih mempercayakan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan program PISEW. Harapannya, program ini agar dikerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan juklak serta juknis, berbasis kebutuhan, yakni sesuai dengan peruntukan dan kegunaan bagi masyarakat," pungkasnya. mgt
Editor : Redaksi
