Propaganda Politik Selipkan Unsur Agama Harus Ditindak

Menurut Praktisi Komunikasi Dr. Dhimam Abror, Dr. Ronny H. Mustamu, Dr. Agoes Moh. Moefad, dan Dr. Catur Suratnoaji, Propanda Politik lewat Medsos Semacam itu Bisa Gulingkan Kedudukan Pemerintah

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai media sosial kini telah dimanfaatkan sebagai media propaganda / propaganda politik. Karakteristik media sosial yang memiliki kecepatan dan jangkauan lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah dinilai menimbulkan dampak yang lebih masif dari dunia fisik.

Propaganda politik yang paling mencuat yakni pada tahun 2011, saat demonstran pro perubahan di Mesir, berhadapan dengan demonstran pro Hosni Mubarak, presiden Mesir yang berkuasa kala itu. Aksi massa pro perubahan ini didukung oleh netizen di Facebook dan Twitter. Mereka akhirnya berhasil menggulingkan Hosni Mubarak.

Kemudian, gelombang propaganda politik di media sosial juga terjadi pada tahun 2012, saat pemilihan Presiden AS, Barrack Obama yang berhasil menduduki bangku kepresidenan Amerika Serikat dengan memanfaatkan kepiawaiannya di media sosial. Di Indonesia, pernah terjadi juga pada tahun 2016, saat Anies Baswedan juga dapat menggunakan kekuatan media sosial untuk mengungguli Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Tak heran, beberapa pengamat komunikasi di Surabaya, yang menilai media sosial pun dianggap sebagai propaganda yang tepat untuk segala dimensi, baik sosial, hingga politik. Bahkan dalam aspek pemilu saat ini, digunakan black campaign dan white campaign.

Seperti praktisi komunikasi yang juga doktor ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran Dr. H. Dhimam Abror, pakar komunikasi politik Universitas Kristen Petra yang juga Direktur Quadrant Consulting Ronny H. Mustamu, pakar ilmu komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si serta pakar ilmu komunikasi politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Dr. Catur Suratnoaji, M.Si yang dihubungi terpisah oleh Surabaya Pagi, Senin (23/11/2020).

Bagi Dr. Dhimam Abror Djuraid, praktisi media menilai bahwa media sosial kerap kali dimanfaatkan untuk propaganda politik. "Tidak bisa dipungkiri, kehidupan kita memang sudah bergantung pada media sosial. Dan itu juga bukan hal baru. Kalau dulu namanya Citizen, sekarang namanya Netizen," ungkap Abror, yang juga dosen S2 Fikom Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Senin (23/11/2020).

Budak Medsos

Jebolan S3 Fikom Universitas Padjajaran itu menambahkan bahwa media sosial harus bisa dikendalikan oleh setiap person. "Kalau di era saat ini kita tinggal memilih saja, kita mau jadi budak sosmed atau sosmed yang harus menjadi budak kita," ungkapnya.

Seperti yang kita tau, bahwa banyak sekali propaganda politik yang terjadi di indonesia melalui media sosial. Propaganda politik tersebut juga terkadang dikemas dengan menyelipkan unsur agama didalamnya.

Tsunami Informasi

Untuk itu, Dhimam Abror meminta agar pemerintah harus melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan, hal tersebut bisa menggulingkan kedudukan pemerintah pada saat ini. "Pemerintah harus melakukan literasi dan edukasi pada masyarakat terkait 'Tsunami' informasi yang terjadi. Perkembangan informasi memang tidak bisa dibendung, maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengatasi informasi yang kredibilitasnya sangat rendah," paparnya.

Meski begitu, tambah Abror, saat ini belum terlihat jelas indikasi dari pihak pihak tertentu untuk mengkudeta pemerintahan indonesia yang sah. Kendati demikian, pengamat komunikasi itu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan Pendidikan dan literasi. “Intinya masyarakat harus fokus pada pengembangan dirinya dengan memperbanyak literasi sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang akan dicerna," urainya.

Fenomena LikeWar

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Ronny H. Mustamu. Direktur Quadrant Consulting ini mengungkapkan, saat ini, media sosial sangat mudah digunakan untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan politik. "Bahkan secara internasional, diakui bahwa ada fenomena "like war", yaitu perang "like" dalam media sosial. Artinya media sosial digunakan untuk mempengaruhi publik agar sepakat dengan gagasan yang diusungnya," ujar Ronny H. Mustamu, Senin (23/11/2020).

Praktisi komunikasi politik UK Petra membenarkan bahwa media sudah menjadi alat untuk perang informasi dan psikologis. "Ada sebuah buku karangan P.W. Singer dan Emerson Brooking berjudul "Likewar", menjelaskan bahwa media sosial memang menjadi alat untuk perang informasi dan psikologis. Jadi tidak heran, bahwa dijadikan alat propaganda. Bahkan bisa menimbulkan konflik," tambahnya.

"Nah, dalam sebuah konflik sebaiknya pemerintah menurunkan tataran konflik menuju posisi terendah, yaitu konflik faktual," ungkapnya.

Timbul Konflik

Konflik faktual adalah konflik yang muncul akibat perbedaan bukti informasi, sehingga ketika bukti informasi tersebut dihadirkan maka konflik bisa relatif langsung selesai. "Konflik diharapkan untuk tidak didorong naik jenjang menuju konflik metoda, tidak pula menjadi konflik tujuan dan wajib diusahakan untuk tidak menjadi konflik nilai," tambah Ronny.

Konflik nilai menjadi sangat berbahaya, karena alasan konflik bersifat ideologis baik ideologi politik maupun agama. Konflik level nilai akan memungkinkan para partisipan yang terlibat dalam konflik rela mempertaruhkan keselamatan hidupnya demi nilai yang diyakininya itu.

Propaganda yang ada dalam media sosial tentunya menjadi konsumsi kaum milenial yang memang identik dengan medsos. Ronny berharap pada kaum milenial selalu menyaring setiap informasi yang diterimanya dan diuji dengan sumber informasi yang lebih kredibel.

Perang Informasi

Sementara itu, praktisi ilmu komunikasi dari UINSA Surabaya, Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si, menganggap media sosial dalam perspektif media, bisa dikaitkan sebagai perang informasi. Kemudian dapat membangun opini publik dan timbul propaganda.

"Dalam perspektif media, perang informasi adalah sebuah keniscayaan. Informasi apapun yang terkait dengan serangan kelompok tertentu atau sejenisnya, harus diimbangi oleh kelompok yang merasa disudutkan atau diserang," ungkap akademisi UINSA, Senin (23/11/2020).

Maka itu, tak heran kini, propaganda politik, seringkali hal ini dikemas dengan menambahkan unsur agama di dalamnya, dan tidak menutup kemungkinan propaganda ini di setting oleh beberapa pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan.

"Kalau bisa, pemerintah segera membuat konter opini terhadap propaganda politik yang sedang dikonstruk. Selain itu, pemerintah bisa memahamkan masyarakat terkait penggunaan dan pemanfaatan media sosial, karena informasi hoax di media sosial masih banyak yang dianggap sebagai kebenaran, apalagi informasi tersebut diunggah beberapa kali dan menyebar ke berbagai media sosial secara serempak, maka anggapan kebenaran informasu itu semakin kuat, padahal hoax. Semisal, banyak photo editan, suara dubbing awalnya dianggap msebagai lelucon hiburan, lama kelamaan dianggap kebenaran," urai Dr. Agoes.

Peranan Penting di Dunia Politik

Terpisah, praktisi komunikasi yang juga seorang Doktor Ilmu Komunikasi UPN Veteran, Dr. Catur Suratnoaji, M.Si, menilai media sosial memiliki peranan penting dalam dunia politik. Hal itu dikarenakan, media sosial terbilang sangat populer dibanding media mainstream seperti radio dan televisi. "Media sosial sudah lama menjadi alat propaganda politik. Pun problematika agama. Dahulu, teroris bisa membangun relasi karena kekuatan media sosial," ungkap Catur.

Jadi, propaganda politik yang dikemas dengan agama, pengamat komunikasi itu tidak melihat indikasi-indikasi 'menggulingkan' pemerintahan yang sah pada saat ini.

"Media tidak ada niatan untuk propaganda, media hanya memberitakan persitiwa yang terjadi. Itu semua tergantung yang menyikapinya seperti apa," ungkap Wakil Dekan Fisip UPN Veteran Jawa Timur itu.

Meski begitu, banyak sekali masyarakat yang salah ambil sikap dalam menanggapi hoax yang tersebar. Keberadaan hoax memang sulit untuk dibendung. Hal tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat menjadi 'produsen' dari tiap tiap berita. Maka dari itu, pesan Dr. Catur Suratnoaji, M.Si., "Masyarakat harus mengembangkan edukasi dengan cara meningkatkan literasi media. Literasi media juga harus diajarkan pada tokoh tokoh masyarakat dan perlu ditanamkan edukasi pada jenjang SMP dan SMA," pungkasnya. mbi/cr2/rmc

Editor : Moch Ilham