SURABAYAPAGI.com, Gresik - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Qolib menemui puluhan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (31/10).
Saat menemui pengunjuk rasa, politisi dari PPP ini, hanya didampingi Kabag Humas DPRD Sutarmo, Kasat Bimmas Polres Gresik AKP Zainuddin dan Kapolsek Gresik Kota AKP Suyatmi, untuk berdialog dan mencari titik temu perihal tuntutan demonstran ini.
Ya, pagi itu, saat mahasiswa yang tergabung dalam Formagres menggelar aksi, anggota DPRD Gresik lainnya, sedang tidak ada di kantor. Termasuk ketua dan wakil ketua DPRD lainnya.
"Aksi ini saya dukung. Saya respons. Tetapi secara kelembagaan saya belum bisa putuskan sendiri. Kami akan musyawarahkan dengan unsur pimpinan lainnya," kata Nur Qolib di hadapan demonstran.
Meskipun demikian, Nur Qolib, secara pribadi sepakat atas enam poin tuntutan mahasiswa dan dia teken di atas materai 6.000. Dan secara institusi dia tetap akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut kepada pimpinan DPRD.
Seperti diketahui, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Gresik, Jalan KH Wachid Hasyim. Demonstran menuntut pembebasan rekannya yang dijadikan tersangka saat demo anarkis di kantor Bupati Gresik, menuntut revitalisasi Alun-alun Gresik Kota, dihentikan dan penataan secara layak PKL eks Alun-alun.
Selain itu, mereka juga minta penghentian kriminalisasi mahasiswa atau aktivis saat menyampaikan pendapat di muka umum. Pasalnya, kriminalisasi aktivis merupakan pembungkaman demokrasi.
"Kami apresiasi pak Qolib yang telah mendukung dan menerima kedatangan mahasiswa menyampaikan aspirasinya," kata Aditya Nofanda, Ketua BEM UISI.
Lain lagi dengan Wahil, dalam orasinya dia menyampaikan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Diantaranya, tegakkan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal Nomor 9 tahun 1998 tentang HAM dan menyampaikan pendapat di hadapan umum. Mis
