SURABAYAPAGI, Surabaya - Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) untuk P-APBD 2021 Surabaya sudah telah selesai.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan berdasarkan KUA PPAS yang sudah dibahas, kekuatan APBD perubahan masih cukup solid.” Ada penurunan sekitar Rp 900 miliar. Jadi, proyeksi kekuatan APBD perubahan masih di angka Rp 8,9 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
APBD Kota Surabaya 2021 sebesar Rp 9,8 triliun telah disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya pada 28 November 2020.
Pemkot Surabaya telah mengirimkan dokumen P-APBD 2021 ke DPRD Surabaya pada Senin (13/9/2021). Rencana pembahasan P-APBD oleh DPRD Surabaya dimulai pada Rabu (15/9/2021).
Adi mengatakan di saat situasi sulit di tengah pandemi, Pemkot Surabaya mampu mempertahankan kekuatan anggaran dengan cukup baik. Anggaran sebesar Rp 8,9 triliun dalam P-APBD 2021 merupakan angka yang cukup besar.
"Kami berharap alokasinya pun tepat sasaran," ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
Adi menambahkan DPRD memberi perhatian terhadap penanganan pandemi COVID-19. Saat ini, Surabaya memang sudah masuk level 2 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan.
Namun, Adi meminta Pemkot Surabaya tidak terlena dengan kondisi tersebut sebab COVID-19 bisa melonjak kapan saja.
Untuk itu, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Selain itu, kata dia, upaya preventif dan promotif tetap perlu digencarkan. "Artinya apa, alokasi anggaran nantinya tidak boleh mengurangi porsi untuk penanganan pandemi COVID-19," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.
Baca Juga: Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja
Adapun yang tidak kalah penting adalah perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak pandemi. Mereka harus benar-benar mendapat bantuan sebab pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS) yang nilainya sekitar Rp3,8 miliar.
"Termasuk BLT (bantuan langsun tunai) sebesar Rp200 ribu per KK. Itu juga harus benar-benar disalurkan ke masyarakat," katanya.
Selain penanganan pandemi COVID-19, Adi juga meminta program pemulihan ekonomi juga dijalankan secara bertahap. Sektor yang perlu diperkuat adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran.sb1/na
Editor : Mariana Setiawati
