SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Perpres 104/2021 kembali mendapat penolakan. Setelah sebelumnya ratusan kepala desa di Situbondo menggelar demo menolak Perpres 104/2021, aksi serupa juga terjadi di Banyuwangi.
Bertempat di depan kantor Bupati Banyuwangi, puluhan kepala desa (Kades) di Banyuwangi yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (Askab) menggelar orasi menolak Perpres 104/2021 Senin (20/12).
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Halalbihalal Bersama Penyandang Disabilitas
Mereka menolak karena Perpres tersebut dinilai memberatkan pemerintahan desa. Khususnya pasal 5 ayat 4 yakni jumlah Dana Desa (DD) minimal 40 persen harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Harapan kami paling tidak Perpres 104/2021 direvisi, jangan 40 persen batas minimal dari DD tapi 40 persen itu batas maksimal," kata Anton Sujarwo, Kepala Desa Alian sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab).
Anton beralasan, Perpres 104/2021 ini terbit setelah pemerintahan desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat.
"Pemerintah desa sudah merencanakan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dengan terbitnya perpres tersebut akan menghilangkan itu semua," kata Anton.
Padahal, menurut Anton, yang mengerti kondisi dan situasi riil masyarakat di desa adalah pemerintah desa. Dampak dari terbitnya perpres tersebut, memunculkan gejolak di tengah masyarakat.
Sebab, alokasi DD yang tersedia tidak dapat meng-cover semua masyarakat penerima bantuan tersebut.
"Otomatis hal itu akan memunculkan iri di antara warga. Kedua, tentang pengentasan kemiskinan, kami pikir banyak cara yang lain, dengan pemberdayaan, dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu lebih mengena," paparnya.
"Tadi kita sudah ditemui oleh asisten pemerintahan dan SKPD yang ada, kita diminta untuk berkirim surat. Yang nantinya akan disampaikan oleh Bupati ke pemerintah pusat," tambahnya.
Meski aksi unjuk rasa ini digelar saat jam kerja, Anton mengklaim pelayanan di pemerintahan desa tetap berjalan.
"Tetap jalan pelayanan, ini yang kita ajak demo kepala dusun. Terkait pelayanan semua bisa dicek, melayani masyarakat," imbuhnya.
Usai dari Kantor Bupati Banyuwangi, puluhan Kades melanjutkan aksi dengan mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka ditemui anggota dewan Komisi I, Priyo Santoso dan Patemo.
Selanjutnya, perwakilan Kades diterima di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi dan menyampaikan aspirasinya. Setelah itu, aksi damai yang dikawal aparat kepolisian itu dengan tertib membubarkan diri.
Baca Juga: Polisi Razia Pedagang Petasan di Banyuwangi
Editor : Moch Ilham
