SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Puluhan pekerja outsourcing bekas tenaga kebersihan dan cleaning service Pemkot Blitar, meluruk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mewakili 161 orang lainnya yang dirumahkan atau tidak diperpanjang kontrak kerjanya tanpa alasan jelas.
Baca Juga: Bapak dan Anak Tewas Diduga Hirup Gas Beracun Mesin Diesel
Mereka datang ke kantor DLH Kota Blitar di Jl. Pemuda Sumpomo sekitar jam 07.30 Wib untuk meminta klarifikasi, alasan kontrak mereka tidak diperpanjang sejak 31 Desember 2020. Serta mempertanyakan adanya kejanggalan dalam proses rekrutmen, pekerja outsourcing oleh pihak ketiga untuk tahun 2021. Mulai dari bertambahnya jumlah pekerja yang direkrut, alamat fiktif dan masuknya pekerja asal warga Kabupaten Blitar.
Seperti disampaikan perwakilan 161 pekerja outsourcing DLH Kota Blitar yang tidak diperpanjang kontraknya, Ani Rusminah kalau selama ini bekerja sebagai pekerja outsourcing, setiap tahun memang ada perpanjangan kontrak. "Tahun ini kenapa berbeda, tanpa penjelasan dan pemberitahuan apapun 161 orang dari total 290 pekerja outsourcing pada DLH (untuk tahun 2020) tidak diperpanjang kontraknya. Kesalahan kami apa," ujar Ani yang mengaku sudah bekerja 5 tahun sebagai pekerja outsourcing.
Ketika 161 orang tidak diperpanjang kontrak, anehnya DLH justru menambah pekerja outsourcing sebanyak 20 orang. Jadi total pekerja outsourcing untuk tahun 2021 ini ada 310 orang, tapi 161 orang dirumahkan. "Sebelumnya tidak pernah seperti ini, tapi kenapa setelah Pilkada dan terpilih Walikota baru ada ratusan pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya," tandas wanita yang sehari-hari bertugas di Pemadam Kebakaran.
Karena selama memang santer disebut, dirumahkannya ratusan pekerja outsourcing terkait beda pilihan dan dukungan saat Pilwali Kota Blitar 9 Desember 2020 lalu.
Ani membenarkan, karena para pekerja outsourcing tahun 2020 kebanyakan diterima dan dibantu oleh mantan Walikota Blitar Samanhudi Anwar. "Sekitar 60% lah pekerja outsourcing di DLH ini mendukung Mas Henry (Henry Pradipta Anwar putra Samanhudi Anwar), karena sebagian warga Kabupaten Blitar. Jadi wajar kan kalau kita balas budi, pada orang yang sudah menolong kami," jelas Ani dibenarkan oleh teman-temannya yang lain.
Bahkan ada ancaman pada pekerja outsourcing DLH untuk memilih paslon No. 2 yaitu petahana Santoso -Tjutjuk Sunario, kalau masih ingin tetap bekerja. Serta diminta membantu mencari dukungan suara, namun akhirnya mereka tetap tidak diperpanjang kontraknya. "Kami sudah coba tanya ke DLH, tapi dilempar kesana kemari dan tetap tidak ada kejelasan," ungkapnya.
Baca Juga: Motor Adu Banteng, Lansia di Blitar Tewas
Selain tidak jelasnya alasan kontrak mereka tidak diperpanjang, pekerja lainnya, Aris Wicaksono juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses rekrutmen pekerja outsourcing untuk tahun 2021 ini. "Nama saya sempat masuk dalam daftar nama pekerja, yang diumumkan lewat web PT yang merekrut tenaga outsourcing tapi alamatnya berbeda. Setelah saya cek ke DLH katanya bukan saya, ternyata di kroscek alamatnya fiktif tidak ada yang mendaftar," beber Aris yang sudah bekerja sejak 2013 lalu.
Setelah ditelusuri ada 18 nama yang diduga fiktif, bukti-buktinya juga ada. Dengan tujuan memasukkan nama pekerja baru asal Kabupaten Blitar, namun ditulis alamat warga Kota Blitar.
"Inikan namanya manipulasi, kalau dimintai bukti semua ada dan lengkap," jlentreh Ani menguatkan keterangan Aris.
Kejadian dirumahkannya atau tidak diperpanjangnya kontrak ratusan pekerja outsourcing di Pemkot Blitar, baru pertama kali terjadi sejak kepemimpinan Walikota Blitar, Djarot Syaiful Hidayat.
Baca Juga: Diduga Konsleting Listrik Sebuah Toko Bangunan Ludes Terbakar
Karena tidak bisa mendapat penjelasan, para pekerja kontrak yang sudah bekerja bertahun-tahun dan berjasa dalam membantu meraih Adipura untuk Kota Blitar ini membubarkan diri.
Seperti diberitakan sebelumnya ratusan pekerja outsourcing Pemkot Blitar yang berada di beberapa OPD diantaranya DLH, Satpol PP, Disdagin dan Bagian Umum dirumahkan tidak diperpanjang kontraknya. Karena diduga beda pilihan dan dukungan saat Pilwali Kota Blitar. Serta dianggap orang mantan Walikota Blitar Samanhudi Anwar, sehingga tidak mendukung petahana Santoso-Tjutjuk Sunario. Apalagi anggaran pengadaan tenaga outsourcing dalam APBD Kota Blitar tahun 2021 juga cukup besar, jumlahnya mencapai puluhan miliar.
Sementara itu salah satu pegawai DLH, Hartoyo yang menemui perwakilan pekerja outsourcing, mengatakan pihaknya masih menunggu pihak ketiga atau PT yang menyediakan jasa outsourcing. "Nanti saja penjelasannya menunggu pihak PT yang akan datang," jawab pegawai berseragam PNS tersebut sambil menolak menjawab pertanyaan wartawan ketika akan dikonfirmasi. Les
Editor : Moch Ilham
