SURABAYAPAGI.com, Jember - Kantor Pemkab Jember di penuhi oleh puluhan petani yang mengalami kasus sengketa tanah. Para petani tersebut menggeruduk dan berdemonstrasi ke Kantor Pemkab Jember untuk menolak kedatangan utusan Komnas HAM di Jember.
Hal tersebut di tegaskan oleh Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember M Jumain, bahwa persoalan kasus sengketa tanah di Jember tidak kunjung selesai. Menurutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak becus dalam memediasi dan merekomendasi penyelesaian kasus sengketa tanah yang ada di Jember.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Jember Naik Selama Libur Lebaran 2024
"Sebenarnya sudah ada rekomendasi final dari Komnas HAM pada tahun 2012 dan juga tahun 2015 terhadap proses penyelesaian sengketa tanah Curahnongko Kecamatan Tempurejo, intinya tanah harus segera diresdistribusikan ke warga, luas lahan tanah sengketa ini ratusan bahkan ada yang ribuan hektar," tandas M Jumain, Rabu (21/10/2020) di sela-sela demonstrasi puluhan petani ke Kantor Pemkab Jember.
Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember kembali menjelaskan bahwa Komnas HAM meminta proses penyelesaian sengketa tanah mulai dari awal lagi. Terlebih, petani sudah belasan tahun mengharapkan tanah mereka bisa kembali dan dikelola untuk kesejahteraan petani maka sudah jelas akan mengecewakan perjuangan petani.
Baca Juga: Pemkab Jember Gelar Apel Siaga Gerakan Pangan Murah
Beberapa kasus sengketa tanah yang menurut Sekti Jember merasa dikecewakan Komnas HAM antara lain, kasus sengketa tanah Curagnongko dan PTPN XII, kasus tanah Curahnongko dan Curahtakir dengan PTPN XII Kebun Kalisanen, kasus tanah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, serta kasus tanah Mangaran dengan PTPN XII Kecamatan Ajung.
Sekti Jember mendesak bertemu Plt Bupati Jember agar segera mengumumkan personil GTRA Jember untuk upaya percepatan penyelesaian banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Juga: Puluhan Warga di Jember Diduga Keracunan Takjil Massal yang Dibagi-bagikan di Jalan
Jumain menambahkan, dalam penyelesaian kasus sengketa tanah, ternyata ada ketidaksingkronan internal Komnas HAM dan tidak ada tindak lanjut yang pasti terhadap penyelesaian kasus tanah. "Yang jelas, tindakan Komnas HAM saat ini berpotensi merusak pondasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA di Jember yang telah diatur dalam Perpres no 86 Tahun 2018," tandasnya. Dsy10
Editor : Redaksi
