Rakyat Celutuk, Aneh Jokowi Diusulkan Tanduk 3x Jadi Presiden

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 08 Mar 2022 20:30 WIB

Rakyat Celutuk, Aneh Jokowi Diusulkan Tanduk 3x Jadi Presiden

i

Baliho mendukung Jokowi 3 Periode yang bertebaran di Pekanbaru.

Presiden Joko Widodo Dinilai Bersikap Medua terkait wacana penundaan Pemilihan Umum 2024

 

Baca Juga: Yusril: Prabowo-Gibran Penuhi Syarat Dilantik Presiden

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Manuver sejumlah elite politik dukung Presiden Joko Widodo tanduk (tambah) 3 periode, juga mulai menggelinding sampai ke akar rumput di luar jawa.

Saat ini di wilayah Kota Pekanbaru tersebar spanduk  bergambar foto Presiden Joko yang berukuran besar. Ada pula hashtag #2024SetiaBersamaJokowi.

Ditambah tulisan yang menyatakan rakyat butuh kerja nyata dan mendukung Presiden RI Joko Widodo yang sudah dua periode untuk lanjut ke tiga periode.

Spanduk dukungan Jokowi 3 periode itu mengatasnamakan Koalisi Bersama Rakyat (Kobar).

Spanduk dukung Jokowi 3 periode di Pekanbaru, terdapat di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru dengan tulisan: Harapan Rakyat Indonesia. Selain itu juga terdapat di perempatan lampu merah SKA Jalan Tuanku Tambusai.

Salah seorang warga yang melintas mengaku aneh dengan dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Sebab, katanya Presiden sebelum-sebelumnya tidak pernah ada usulan 3 periode.

"Baru kali ini aja melihat spanduk yang meminta presiden untuk tiga periode, presiden sebelumnya gak pernah seperti ini," celutuk (menyela atau bicara-berujar secara spontan) salah satu pengendara sepeda motor bernama Syukur, kepada wartawan.

 

 

 

Baliho di Palembang

Selain di Riau, juga muncul baliho Jokowi tiga periode di Palembang, Sumatera Selatan. Akun media sosial juga membagikan sejumlah baliho Jokowi tiga periode ini.

Baliho ini dikomentari ramai oleh warganet. Banyak penolakan atas keinginan agar presiden Jokowi kembali menjabat untuk periode selanjutnya.

Penolakan juga disampaikan oleh politisi partai di daerah. Salah satunya, politisi Partai Demokrat di Sumsel, Muchendi. Setelah mengetahui baliho Presiden Jokowi terpasang di Palembang, ia pun menyematkan komentarnya.

Pada komentarnya dia mengungkapkan jika kesetiaan pada Presiden Joko Widodo bukan hal yang salah. Tetapi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, tetap harus dilaksanakan.

"Dak apo setio, tapi di tahun 2024 masih harus ganti," ujar Muchendi menyematkan komentarnya.

Komentar penolakan juga disampaikan warganet lainnya.

Warganet lainnya mengungkapkan jika warga Palembang ini sudah pintar, namun bagaimana baliho tersebut terpasang. "Perasaan aku wong plembang nih pinter galo...ngapolah ado banner ini," tanya budinyemelo.

 

 

 

Baca Juga: Alasan Pilpres Ulang, Dibeberkan Anies di Ruang Sidang MK

Tak Perlu Curiga

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta masyarakat tak perlu menaruh curiga kepada Presiden Joko Widodo maupun pemerintah terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, wacana tersebut hanya aspirasi dari beberapa partai politik koalisi pemerintah saja.

"Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi, kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari Presiden, Menko Polhukam. Itu saya kira clear," kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Baidowi mengatakan, bantahan dari pemerintah yang disampaikan melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkiat Pemilu 2024 sudah sangat jelas. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menyeret-nyeret pemerintah ke dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

"Penjelasan ini semakin clear bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu aspirasi dismpaikan oleh parpol, kolega dan kawan-kawan saya di parpol," kata Baidowi.

Menurutnya pula, tak ada yang salah dari aspirasi yang disampaikan sejumlah ketua umum partai politik koalisi yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Di negara demokrasi, menyampaikan usulan bukan sesuatu hal yang dilarang.

"Lalu aspirasi yang dismpaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi, dlm ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki sikap secara tegas bahwa pemilihan umum (pemilu) harus tetap digelar pada 2024.

Ia mengatakan sikap itu terlihat dari sejumlah arahan Jokowi kepada para menteri dan kepala lembaga agar Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.

 

 

 

Jokowi Dianggap Mendua

Baca Juga: Adu Cerdas Antar Advokat

Tapi pengamat Politik tuding presiden Jokowi dipandang bersikap mendua terkait wacana penundaan Pemilu/Net

Sikap mendua Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipandang memiliki multi tafsir politik.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, pernyataan taat konstitusi mengindikasikan Jokowi telah membuat perangkap politik untuk Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Analisa Muslim Arbi, Cak Imin dan Zulhas adalah dua petinggi parpol koalisi pemerintahan Jokowi yang mengutarakan secara terbuka terkait usulan penundaan Pemilu.

Ia melihat, Jokowi seperti ingin mengambil alih PAN dengan mendorong orang dekatnya kemudian menguasai Partai berlambang matahari terbit itu.

"Di Internal PAN, Zul mau disingkirkan dengan KLB. Dan ini bisa jadi masuk perangkap Jokowi. Atau Jokowi mau gunakan usulan Zul (penundaan Pemilu) untuk singkirkan Zul," demikian kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Bukan hanya Zulhas, Muslim Arbi juga melihat, perangkap politik penundaan Pemilu juga dilakukan Jokowi untuk Cak Imin. Sebab, sampai saat ini Cak Imin seperti dianggap duri di dalam NU.

Ia menilai, Jokowi sedang berupaya mendekati Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin oleh duet Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

Muslim Arbi meyakini, Jokowi juga sangat paham bahwa Cak Imin pernah mengkudeta pamannya sendiri Gus Dur dari pengaruh politik di PKB.

"Dari persoalan internal PKB dan NU ini, terlihat Jokowi mau memanfaatkan untuk menarik keuntungan politik," terang Muslim.

Dari rentetan sikap politik penundaan pemilu, Muslim menganalisa konsekuensi usulan penambahan masa jabtan presiden telah membuat Cak Imin dan Zulhas terbunuh secara politik.

"Alhasil dari usulan Zulhas dan Imin ini bisa jadi killing ground untuk posisi masing-masing sebagai ketum partai maupun partainya masing-masing. Dan Jokowi bisa gunakan itu," pungkas Muslim. n ri, pl,jk, er

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU