Luhut tidak khawatir Dipanggil KPK
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan aturan tes PCR bukan untuk kesehatan, tetapi kepentingan bisnis. Pasalnya, praktek bisnis para oligarki lebih kental dalam aturan tersebut.
Tes PCR ini adalah aspek kesehatan yang sudah bercampur dengan bisnis. Jadi kepentingan bisnis, dan bisnisnya lebih banyak.
Kegaduhan ini mendesak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatan menteri.
Demikian ditegaskan Pengamat politik Ujang Komarudin dihubungi Pojoksatu.id, Rabu (3/11/2021).
Dosen Universitas Al-Azhar ini mengingatkan, jika memang tes PCR untuk kepentingan kesehatan, seharusnya digratiskan.
Sebagaimana vaksin Covid-19, semua masyarakat mendapatkan pelayanan gratis dari pemerintah.
Apalagi, tambah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), anggaran untuk beli tes PCR merupakan uang negara.
“Kenapa harus berbayar? Kalau untuk kesehatannya mestinya PCR digratiskan, sama seperti vaksin. Karena ada anggarannya juga dari negara,” ingat Ujang.
Dalam tes PCR bagi calon penumpang pesawat udara, ada dua menteri diduga terlibat dalam permainan harga tes PCR.
Kedua menteri tersebut adalah Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pecat Luhut Segera
Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal, menanggapi soal adanya desakan untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Refrizal menyoroti banyaknya desakan kepada Jokowi agar memecat Luhut Binsar Pandjaitan.
Usulan ini muncul usai Luhut Binsar Pandjaitan ramai diberitakan terlibat dalam bisnis tes PCR.
Refrizal pun turut menyetujui usulan tersebut dan meminta agar Luhut dipecat dari jabatannya sesegera mungkin.
"Saya SETUJU dipecat secepatnya...," ujarnya, dari cuitan di akun Twitter pribadinya @refrizalskb.
Namun, politikus PKS itu meragukan tentang keberanian Jokowi untuk memecat sang menteri.
"Apakah Jokowi BERANI? #PecatLuhut," katanya menambahkan.
Lukai hati Rakyat
Sementara Pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari atas dugaan Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR sebenarnya bukan masalah yang tidak serius.
Pasalnya, Refly Harun menyebutkan bahwa dugaan Luhut yang terlibat dalam bisnis tes PCR dan meraup keuntungan hingga triliunan ini melukai hati rakyat.
"Ini masalah serius, tidak hanya terkait dengan pejabat publiknya tapi ini terkait dengan bagaimana dana-dana kesehatan ini," katanya pada Kamis, (4/11/ 2021).
Dia mengingatkan, dalam proses melaksanakan tes PCR ini ada diwajibkan untuk tes composure.
Refly Harun menyatakan dia terkena tes wajib tersebut sampai dua kali yaitu saat anaknya dan pegawai positif Covid-19.
"Begitu anak saya terkena, saya diwajibkan bersama keluarga itu beberapa orang untuk PCR secara gratis," katanya.
KPK Sudah Terima Laporan
Saat ini Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luhut dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Alif Kamal, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menemui perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tekait pelaporan dugaan dua menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo yang mengambil keuntungan dari bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).
Alif mengaku pihaknya cuma mendapat surat tanda terima dari KPK terkait pelaporan dugaan terlibatnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis pengadaan PCR.
Sayangnya, niat awal mereka yakni bertemu dengan perwakilan KPK untuk membahas laporan tersebut, gagal terlaksana.
“Karena enggak bisa ketemu humas, jadi kami cuma melaporkan saja,” ujarnya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/12/ 2021), dikutip dari CNN Indonesia.
Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi, (4/11).
Ia memastikan pihaknya akan menelaah setiap laporan yang masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
“Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” jelas Ali.
Dirinya menyampaikan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku apabila hasil telaah menyatakan laporan merupakan kewenangan KPK.
“KPK sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi,” tukas Ali.
Luhut tak Khawatir
Baca Juga: Perbedaan Jokowi dan Muhaimin, Peringati Hari Kartini
Atas laporan Prima ini, juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menanggapi laporan Prima terhadap Luhut Binsar Pandjaitan ke KPK.
"Kita tidak khawatir kok, tidak ada yang ditutupi dan semua dilakukan untuk membantu masyarakat, terutama di awal-awal pandemi di mana negara-negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya," ujar Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).
Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes PCR.
Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.
“(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar,” kata Jodi dilansir dari Kompas.com, Senin (1/11/2021).
“GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah,” sambungnya.
Justru malah sebaliknya, kata Jodi, mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.
Jodi lantas menjelaskan posisi Luhut dan GSI.
Saat itu, katany, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar.
Sebab, persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini.
“Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” tutur Jodi.
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi,” terangnya.
Partisipasi Luhut
“Jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham,” ujarnya
Jodi menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak puas hanya diwakili Juru bicaranya saja. Ia ikut buka suara terkait tudingan keterlibatan dirinya dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Lewat unggahan di Instagram Storynya, Luhut memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
"Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Luhut.
Seperti diketahui PT Genomik atau GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta.
Ngaku Dorong Diturunkan
Luhut mengatakan bahwa selama ini dirinya selalu mendorong agar harga Tes PCR diturunkan.
Baca Juga: Kantor BUMN Pindah ke IKN, Erick Thohir Cari Investor Kelola Aset Gedung di Jakarta
"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan," paparnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengusulkan agar antigen bisa menjadi syarat aturan bepergian untuk semua moda tranportasi.
"Saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," sambung Luhut.
Menko Luhut merasa perlu buka suara terkait tudingan yang dilayangkan pada dirinya.
Ini karena Luhut takut kejadian yang menimpanya bisa menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang nantinya memiliki niat tulus untuk membantu negara menghadapi pandemi.
"Saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan.
Sampai semalam, belum ada penjelasan resmi dari Istana kepresidenan Jokowi, soal desakan dari sebagian publik agar Luhut Binsar Panjaitan mengundurkan diri sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Jangan Biarkan Isu Berlarut
Kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta agar dapat menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis PCR.
Pasalnya, jika Presiden Jokowi membiarkan menteri terlibat bisnis PCR, maka dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto, dari situs resmi PKS.
Tidak hanya itu, ia berpendapat bahwa tidak etis jika ada menteri yang terlibat dalam bisnis PCR.
Pasalnya menteri terkait memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
Jadi, menteri yang bertindak seperti itu menurutnya justru berpotensi merugikan negara.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” ujar Mulyanto.
Ia lantas menyoroti pula program-program penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Mulyanto mensinyalir adanya konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 yang dinilai sudah lama terjadi.
Misalnya, dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN terkesan lambat.
Keterlambatan ini menurutnya karena ditengarai kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
“Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih.
"Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif,” ujar Mulyanto. n jk, er, 05
Editor : Moch Ilham
