SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Kali ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar pada Kamis 23/6 di ruang rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD M.Rifai, rapat paripurna selain di hadiri Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah bersama Wakil bupati Rahmad Santoso juga hadir beberapa Asisten dan Kepala OPD, sedang anggota DPRD yang hadir 35 orang.
Baca Juga: DPRD Kab Blitar Gelar Rapat Paripurna dengan Tiga Agenda, Sekaligus Lantik Anggota PAW
Dalam penyampaianya Wakil Ketua DPRD Kab.Blitar, M.Rifa'i selaku pimpinan sidang dalam menanggapi Penyampaian penjelasan Bupati Blitar atas pertanggungjawaban APBD TA.2021, nanti masing masing Fraksi untuk menyampaikan pandangan dan pendapat dalam pandangan umum fraksi fraksi nanti malam (Kamis 23/6) pukul 19.00.
Dalam sambutannya Bupati Blitar Hj Rini Syarifah menyampaikan dalam Paripurna, untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 dalam rapat paripurna. Pendapatan daerah dalam APBD tahun 2021 terealisasi sebesar 2.467.651.406.772. 43 atau 105,74% dari Target Pendapatan Daerah. Pencapaian itu lebih tinggi 211.778. 089.943.30 atau 9,39% jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar 2.255.876.316.829.13, Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 407.530.973.690.43,
“Target Pendapatan Daerah melebihi 100%, di angka 105,74%. Pencapaian tersebut naik sebesar 9,39% dari tahun 2020,” kata Bupati dengan panggilan akrabnya Mak Rini itu.
Lebih rinci Bupati Blitar menyampaikan, menurutnya Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 407.530.973.690,43, Pendapatan Transfer sebesar 1.966.462.10,82. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 93.658.423.000, Sedangkan Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.294.172.722.399,62 atau 92,44% dari Anggaran Belanja, lebih tinggi 11.234.965.494,5 atau 0,49% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.282.937.756.905,57, "Sehingga terdapat Surplus yang diperoleh dari Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer sebesar Rp.173.478.684.372,81,-" ungkap Mak Rini.
Sementara untuk pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp. 149.485.658.527,93 dan Pengeluaran Pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp. 1.450.000.000 Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp. 148.000.035.658.527,93 dari Surplus Defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja ditambah Transfer dan Pembiayaan Netto dapat diketahui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 321.514.342.900,74.
Bupati juga menyampaikan bahwa, hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dapatkan Predikat dari BPK RI, diberikan karena Pem.Kabupaten Blitar telah berhasil menyajikan Laporan Keuangan yang wajar.
Agenda Rapat Paripurna diakhiri dengan secara simbolik Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah kepada Wakil Ketua DPRD yang disaksikan seluruh peserta Rapat Paripurna termasuk para Asisten Pemda.Kab.Blitar.
Sementara dalam pandangan Fraksi fraksi pada Kamis malam (23/6) Ketua DPRD Kab.Blitar Suwito, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab.Blitar atas diraihnya WTP dari BPK, Suwito menilai tingginya beban anggaran belanja pegawai negeri yakni sebesar Rp.900 Miliar, seperti menggaji dan tunjangan Pegawai Negeri.
Baca Juga: DPRD Lamongan Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021
Selain itu juga menyoroti besarnya Silpa TA 2021 sebesar Rp.321 Miliar.
"Semoga catatan kami ini menjadikan evaluasi pemerintah Daerah."kata Suwito dlm paripurna.
Sedang pandangan fraksi fraksi malam kelanjutan paripurna ada lima Fraksi yaitu F-PDI P, F.PKB, F.PAN, dan Gerakan Pembangunan Nasional dan F.Golkar. Sekwan DPRD Kab Blitar/Les
Editor : Moch Ilham
