SURBAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan realisasi anggaran program Kartu Prakerja mencapai Rp17,84 triliun atau 99,12 persen dari pagu Rp18 triliun. Anggaran tersebut telah tersalur kepada 4.984.790 orang penerima program Kartu Prakerja.
“Di 2022 ada 4,9 juta orang penerima, total anggaran Rp18 triliun dengan realisasi Rp17,84 triliun atau 99,12 persen serapan anggarannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Kartu Prakerja, Kamis (5/1/2023).
Baca Juga: Tiga Menteri Bahas Makan Siang Gratis
Airlangga menerangkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk tahap awal dengan menyasar 595.000 peserta. Maka dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk menyasar 1 juta peserta yang akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp 4,37 triliun.
"Anggarannya turun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk untuk Rp 595.000. Di tahun ini, diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun," ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, Kartu Prakerja akan mulai dilakukan dengan skema normal pada tahun ini, bukan semi bansos seperti sebelumnya. Dengan menerapkan skema normal, maka terdapat perubahan dalam program Kartu Prakerja di 2023.
Program tersebut kini difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online), berbeda dari sebelumnya yang sepenuhnya secara daring.
Untuk tahap awal, pelatihan offline akan digelar di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.
Baca Juga: Menko Airlangga: Justru Stabilitas Ekonomi Terjadi karena Adanya Pemilu
Selain itu, durasi pelatihan Kartu Prakerja yang semula minimal 6 jam, ditingkatkan menjadi minimal 15 jam. Total insentif yang diberikan peserta juga naik dari Rp 3,55 juta menjadi Rp 4,2 juta per individu.
Rinciannya terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Sebagai informasi, program ini sudah bisa diikuti oleh penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, hingga PKH untuk mengikuti program Kartu prakerja.
Baca Juga: Megaproyek Koridor Cincin Nusantara Diklaim Bisa Genjot Perekonomian Nasional RI
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk reskilling bukan bansos lagi,” tuturnya.
Menurutnya, program kartu prakerja dengan skema semi bansos di tahun lalu turut membantu proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pasalnya, program ini tidak hanya membantu peningkatan skill, namun juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
"Prakerja terbukti membantu peningkatan skill, peningkatan inklusi keuangan, sekaligus membantu daya beli masyarakat dengan skema semi bansos," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
