SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara sudah mencapai Rp 2.351,1 triliun hingga Oktober 2022. Angka tersebut mencapai 75,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun.
"Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi," ucap Menteri Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Edisi Oktober, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
Di tengah kondisi ekonomi hingga ekspor yang membaik, namun APBN hingga kini masih diandalkan sebagai peredam gejolak yang muncul di global.
Menurutnya, belanja ini telah dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional K/L.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi, Salah Satu Incaran Menkeu di Kabinet Prabowo
Selanjutnya, belanja non K/L telah tersalurkan Rp 917,7 triliun atau 67,7% dari target. Belanja ini disalurkan pada penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pension serta jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dominasi belanja K/L adalah untuk belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Sedangkan untuk pembayaran pension dan jaminan Kesehatan relative stabil,” jelasnya.
Baca Juga: Awal Tahun 2024, Realisasi Pendapatan APBN Regional Jatim Capai Rp21,65 Triliun
Kemudian, untuk transfer ke daerah (TKD) realisasinya baru mencapai Rp 679,23 triliun atau baru terserap 84,4% dari target APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp 77,92 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan. jk
Editor : Redaksi
