Reputasi Walikota Risma, Diuji saat Tangani Pandemi Covid 19

Catatan Dr. Tatang Istiawan Wartawan Senior Surabaya Pagi

SURABAYAPAGI, Surabaya - Senin (28/6/2020) kemarin, Wali Kota Risma bisa diintepretasikan “bermain drama” lagi.

Dia saat beraudiensi dengan pengurus IDI Jatim dan IDI Surabaya di Balai Kota Surabaya, berkeluh kesah tak bisa masuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya, milik Pemprov Jatim.

Risma mendengarkan keluhan dari para dokter yang ada di rumah sakit rujukan di Surabaya.

Termasuk dari Ketua Pinere RSU dr Soetomo, dr Sudarsono. Dokter ini menyampaikan, rumah sakitnya overload pasien COVID-19 karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Atas penjelasan dr. Sudarsono, Risma bereaksi bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim seperti RSU dr Soetomo. "Kami gak terima. Karena kami gak bisa masuk ke sana (RSU dr Soetomo)," kata Risma di Balai Kota Surabaya.

Risma, tulis wartawan Surabaya Pagi, saat itu langsung menyatakan, pihaknya sudah berulang kali berkomunikasi dengan RSU dr Soetomo. Namun hasilnya tetap nihil. Bahkan menurutnya, bantuan dari pemkot sempat ditolak RSU dr Soetomo. Seperti bantuan APD.

"Tolonglah kami jangan disalahkan terus. Apa saya rela warga saya mati, kita masih ngurus jam 03.00 pagi orang meninggal yang warga bukan Surabaya. Kami masih urus. Saya memang goblok, saya gak pantas jadi wali kota," lanjut Risma sambil menangis.

Padahal, kata Risma, Pemkot Surabaya sudah menawarkan ruang isolasi yang masih kosong di RS Husada Utama untuk pasien RSU dr Soetomo. Mengingat,Risma mendapat keluhan penuhnya ruangan isolasi.

Itu reportase dari wartawan saya yang meliput audiensi antara Walikota Risma dengan pengurus IDI Surabaya.

Reportase dari wartawan lapangan saya ini mengusik sikap jurnalis saya untuk menulis.

Menulis dalam fungsi kontrol sosial. Termasuk memberikan masukan, ide dan kajian demi terwujudnya kebijakan pemerintah kota Surabaya yang baik dan benar.

Database yang dipunyai Litbang Surabaya Pagi, saya mengakui Wali Kota Risma, telah melakukan berbagai upaya untuk memutus pandemi Covid-19. Salah satu yang saat ini tengah gencar dilakukan Pemkot Surabaya adalah rapid test massal di sejumlah wilayah di kota Surabaya. Terutama daerah yang terdapat warga menjadi penularan Covid-19.

Berbagai upaya lain dalam penanganan Covid-19 juga pernah dipaparkan oleh Wali Kota Risma. Di antaranya, membuat rumah sakit darurat yakni Asrama Haji, Sukolilo. Rumah sakit di kawasan Surabaya Timur ini disulap Risma menjadi ruang isolasi dan perawatan pasien. Alasannya, beberapa rumah sakit di Surabaya, tidak menerima pasien anak-anak, sehingga diputuskan untuk diisolasi di tempat tersebut.

Ini semua adalah upaya Risma, mengatasi penyebaran virus covid 19 di Surabaya. Sayang upayanya ini tidak disertai dengan sikap kepemimpinan yang berorientasi tanpa konflik dan tanpa menuding pihak-pihak lain, termasuk “atasan” fungsional dalam pemerintahan otonomi daerah yaitu Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawangsa.

 

***

 

Walikota Risma, harus diakui adalah pejabat publik hasil dari dua kali pemilukada. Jabatannya saat ini jabatan politis yang dihasilkan oleh proses politik terakhir tahun 2015. Saat itu Risma, meraih suara warga kota diatas 70%. Ini hasil yang luar biasa.

Pertanyaannya, setelah meraih suara sebesar itu, Risma sebagai pejabat publik tahu posisinya sangat strategis bagi sebagian warga kota. Bagaimana tidak, jabatan ini di kalangan sebagian masyarakat dinilai prestisius dan dihormati oleh para kolega, saudara, dan para warga kota. Itulah mengapa banyak sekali orang ingin menjadi Walikota Surabaya, yang selain penghormatan juga banyak pemasukan di tiap bulannya.

Saat menangani kasus corona, Wali Kota Risma sepertinya masih sadar dirinya adalah pejabat publik. Tetapi sepintas ia tidak merasa sadar, bahwa ia adalah pejabat publik. Antara lain segala tindak lakunya dan ucapannya yang ceplas-ceplos mengesankan dirinya belum memiliki orientasi untuk publik. Tak berlebihan Pangdam V/Brawijaya mengingatkan untuk tidak bermain drama.

Pengalaman yang dipertontonkan Risma, menunjukan seorang pejabat publik memang tidak mudah, karena Ia harus memisahkan kepentingan publik (public affairs) dan kepentingan pribadinya. Maklum, saat dicampur aduk akan memunculkan konflik kepentingan. Dan ini memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat, seakan kebutuhan rakyat mendapat perlindungan dan pelayanan dari negara, pada saat yang sama seolah dikhianati. Ini karena Wali Kota Risma diduga ada kepentingan pribadi dalam Pilkada Surabaya, 9 Desember 2020 mendatang.

 

***

Saat ini yang saya amati Wali Kota Risma, sedang berjibaku “melawan” lima hal. Pertama, keegoannya yang selama dua periode merasa seperti Wonder Women. Kedua, merasa ada kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Ketiga, merasa, selama ini dikelilingi pengusaha properti papan atas. Keempat, merasa di Pemkot Surabaya seperti seorang Ratu yang ditakuti anak buahnya. Kelima, selama ini mengesankan seorang Risma, bak single parent, yang tak pernah mengajak suaminya tampil di depan publik.

Dalam menangani persebaran Covid-19, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagai pejabat publik yang mungkin dengan segala kelemahan yang dimiliki, tapi berusaha seoptimal mungkin agar segala tindak lakunya diorientasikan untuk kepentingan publik. Yang paling memberikan kesan bagi saya adalah saat Tri Rismaharini, mempersoalkan kamar di RSU Dr. Soetomo, yang katanya penuh dengan pasien covid-19 dengan “stock” kamar di RS Husada Utama Jalan Prof dr Moestopo Surabaya.

Nah kesan saya, Risma tak paham ”Pejabat Publik” memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah ”Pejabat Tata Usaha Negara.” Ia bisa digugat ke PTUN, atas kebijakan-kebijakan terkait penanganan covid-19.

Mengingat sebagai pejabat publik, ia orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik di Surabaya. Desakralisasi kekuasaan seperti ini telah mengubah kultur kekuasaan dalam birokrasi pemerintah menjadi lebih terbuka. Selama ini Risma, belum paham Keterbukaan itu memerlukan model kepemimpinan yang responsif dan amanah. Disinilah persyaratan etika diperlukan agar kekuasaan pemerintahan kota Surabaya efektif .

Maklum menjadi pemimpin sebuah kota yang heterogen memang bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk sekadar menjadi pemimpin pun sebenarnya juga tidak mudah. Namun, karena menjadi pemimpin dapat membawa keuntungan, terutama keuntungan pribadi dan golongan. Akibatnya, ada sebagian pemimpin yang cenderung otoriter dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa, sehingga jangan pernah berharap adanya penguatan, apalagi keteladanan. Saya tak paham apakah di kota Surabaya ada pemimpin yang demikian, karena saya belum pernah melakukan penelitian.

Pada tahap seperti saat penanganan covid-19, seorang Walikota seperti Risma, juga bisa ingin mendapatkan pengakuan. Bahkan pengakuan ini menjadi lebih penting dibandingkan apapun, sehingga pada masa ini seolah-olah pengakuan menjadi satu kebutuhan dasar pejabat publik sekelas Risma sekalipun. Seseorang yang berkeinginan mendapatkan pengakuan sebagai seseorang yang cakap kelola persebaran covid -19, maka akan berbuat seperti seorang dokter dalam kesehariannya.

Dan Walikota Risma, untuk mendapatkan pengakuan tersebut apakah sadar mesti butuh sumber daya, waktu dan proses. Risma, dalam kenyataannya kadang dalam proses suka melompat ke level pejabat tingkat pusat yaitu partai politik yang diikuti dan bukan birokrasi. Ia lupa bahwa proses tidak bisa dijalankan jika sumber daya tidak cukup.

Dalam kasus penanganan covid -19, Walikota Risma, tidak sabar dan sadar mengenai hirarki di pemerintahan yang sudah bercirikan otoda.

Tak salah bila dalam kasus penanganan covid-19, cara Walikota disorot sampai Presiden, karena jumlah penularan masih tertinggi di Jatim. Inilah ujian bagi seorang Risma, yang tak lama lagi lengser. Dengan “kinerja” seperti ini rasanya dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, reputasinya yang semula kuat akan tergerus. Apalagi kompetitornya, jenderal sekelas Irjen (Purn) Machfud Arifin, yang lama berdinas di reserse termasuk pernah menjabat Wakasatreskrim Polwiltabes Surabaya. Apalagi yang digadang-gadang birokrat selevel Eri Cahyadi yang bukan kader PDIP, seperti Risma.

Dengan peristiwa demi peristiwa saat penanganan kasus covid-19, publik bisa mulai menilai reputasi Risma yang selama ini dibangun melalui proses pencitraan semata. Ini sekarang makin membuka mata publik. Pendeknya, dalam politik modern, pencitraan lebih rentan dan lebih mudah runtuh dibandingkan dengan reputasi yang dibangun melalui pengakuan dengan upaya yang panjang melalui kemampuan manajemen.

Apalagi dalam kehidupan sosial dan juga organisasi, publik akan lebih memberi apresiasi terhadap hasil kerja nyata, bukan pencitraan. Dalam kasus ini, Walikota Risma sepertinya tak mendalami bahwa proses pembelajaran pujian atau reinforcement  merupakan satu bahasan khusus dan keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh seorang pejabat publik sekelas kepala daerah. Dan dalam banyak kasus, apresiasi dan reinforcement akan memberikan penguatan terhadap prestasi atau tindakan baik yang dilakukan oleh seorang kepala daerah yang bekerja nyata dan bukan sekedar polesan pencitraan. Saya tak paham pikiran Walikota Risma yang beradegan sujud di depan pengurus IDI Surabaya, sebuah drama atau pengakuan seorang kepala daerah yang selama ini dituding suka membingungkan. Wait and see. ([email protected])