Reses Anggota DPRD Gresik, Warga Wadul Belum Terima PKH Inklusif

Anggota DPRD Gresik Taufiqul Umam saat menggelar reses di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Ahad (3/12). SP/Grs.

SURABAYAPAGI, Gresik - Program bantuan PKH Inklusif yang digagas Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah masih dikeluhkan oleh warga. Hal ini dikarenakan masih banyak warga tak mampu atau janda belum masuk daftar penerima.

Keluhan tersebut disampaikan Eri saat mengikuti penyerapan aspirasi (reses) Anggota DPRD Gresik Taufiqul Umam di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah.

“Tadi Ibu Eri mengeluh ia dan tetangganya banyak yang belum dapat PKH Inklusif. Padahal mereka termasuk orang kurang mampu,” ungkap Taufiq kepada awak media, Sabtu (3/12).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, banyak warga merasa penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerima bantuan masih kurang pas.

“Apalagi warga tak mampu sebelumnya oleh pihak desa sudah didata dan diserahkan ke Sekretaris Daerah Gresik. Namun yang dipakai acuan hanya DTKS,” jelasnya.

Untuk itu, Taufiq akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar persoalan tersebut dapat segera mendapatkan solusi.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Gresik di tahun 2022 ini, jumlah masyarakat yang akan menerima PKH Inklusif sebanyak 2.450 penerima, dengan rincian 500 kelompok disabilitas dan 1.950 kelompok lansia. Total anggarannya sendiri sudah disediakan sebesar Rp. 4,9 miliar.

Adapun bantuan PKH Inklusif ini diberikan dalam bentuk uang tunai total Rp2 juta setahun yang dibagikan sebanyak 4 kali.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh saat launching program PKH Inklusif di balai Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Rabu (9/11/2022) lalu menyatakan, untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan PKH Inklusif pihaknya telah menyiapkan quick respons.

“Tim quick respons ini akan menerima laporan dari masyarakat manakala ada masyarakat yang layak mendapat bansos PKH Inklusif tetapi datanya belum masuk. Dari laporan masyarakat tersebut, kemudian akan dilakukan asesmen oleh tingkat desa untuk selanjutkan diusulkan masuk dalam data penerima PKH Inklusif,” kata Ummi.