Risma, Minta Duit Rp 412 Miliar

Mensos Risma Pastikan Kemensos Tak Lakukan Penyelewangan Dana Kementerian dan Tidak Macam-Macam. Mantan Wali Kota Surabaya ini Sebelumnya Disorot Penggunaan Dana Kemiskinan Rp 500 Triliun

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat rapat bersama Komisi VIII di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/2/2023) kemarin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ngeluh banyak. Mantan Wali Kota Surabaya itu mengeluhkan anggaran Kemensos sebesar Rp 412 miliar di tahun 2023, masih diblokir Kementerian Keuangan dibawah kendali Menteri Sri Mulyani.

Risma menuturkan, Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp 78,1 triliun yang akan dikelola di tahun 2023.

"Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp 300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp 412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal," kata Risma saat rapat bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2/2023).

Risma menuturkan, anggaran yang sudah disetujui DPR seharusnya langsung dicairkan oleh Kemenkeu. Padahal, kata dia, dana yang diblokir itu termasuk untuk pemenuhan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan ini termasuk bansos, lho. Kami diblokir Rp 400 miliar ini," sebut Risma.

Politikus PDIP itu menuturkan, apabila dana dibuka Kemenkeu, pihaknya harus mengadakan rapat untuk membahas dana tersebut. Ia menyebut pembahasan itu cukup berat karena perlu ketelitian.

"Seperti itu kami sudah sampaikan tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya untuk buka blokir itu rapat sampai malem pak tiap hari," kata dia.

Risma Mengeluh

Namun menurut Risma, hingga sekarang dana yang diblokir itu masih belum dibuka. Ia pun mengeluhkan kondisi ini ke DPR-RI. "Nggak ada pak kami macam-macam, susah kami pak, berat ini. Ini kalau buka blokir, rapat itu harus terus sampe jam 2 malam, tiap hari buka blokir, berat bener," tuturnya.

Risma mencontohkan, dana Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) misalnya yang baru dibuka Oktober 2022. Dengan waktu yang terbatas hal ini membuat realisasinya menjadi rendah.

"Jadi karena itu kami minta dari awal untuk bisa dibuka di awal, karena berat. Yang pertama kalau waktunya mendesak petugas kita juga terbatas, sehingga PENA ini sangat rendah (realisasi) padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi," ujarnya.

Risma Pastikan Tak Selewengkan

Risma memastikan Kemensos tak melakukan penyelewangan dana kementerian. "Susah, Pak, bener kita rapat, ndak ada, Pak, kami ini macem-macem, susah kami pak. Terus terang saya berat ini. Ini kalau buka blokir rapat itu harus terus sampai jam 2 malem hampir tiap hari. Blokir berat benar-benar kan kita harus rapat itu, rapat itu sementara harus siapkan lapangannya gitu," tandas Risma.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan tengah melakukan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Klarifikasi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun

Dalam kesempatan di gedung DPR-RI Rabu kemarin, Mensos Tri Rismaharini juga mengklarifikasi soal anggaran kemiskinan Rp 500 triliun banyak dipakai buat rapat di hotel.

Menurut Risma, dana tersebut merupakan dana Perlindungan Sosial (Perlinsos), bukan untuk bantuan sosial (Bansos). "Jadi saya ditugaskan oleh tadi Komisi VIII untuk klarifikasi yang Rp 500 triliun. Jadi anggaran Kemensos kemarin dengan BLT BBM, BLT Minyak goreng, total untuk bantuan sosialnya Rp 91 triliun. Jadi kalau 2023 ini nggak ada BLT BBM jadi tinggal Rp 74 triliun," katanya.

Menurutnya, Rp 74 triliun adalah bagian dari Perlinsos. Ia pun memutuskan Kemensos tidak menghambur-hamburkan anggaran.

"Boleh ditanya ke stafku, sejak aku jadi Mensos tidak boleh ada acara di hotel. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu saya ada tamu dari Asia Pasifik, bahkan ada adviser Presiden Joe Biden, itu kami adakan di kantor saya," jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklarifikasi soal heboh anggaran kemiskinan Rp 500 triliun dipakai rapat di hotel.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis.

Ia meminta Risma segera mengklarifikasi soal anggaran Rp 500 triliun.

Anas dan Risma Satu Partai

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anas yang juga satu partai dangan Risma, sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).

Beberapa Mensos yang Korupsi

Beberapa Mensos yang terlibat korupsi. Diantaranya ada Juliari Batubara, juga ada nama Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham. Idrus terlibat korupsi di lingkungan Kemensos.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dipenjara selama 11 tahun dan denda Rp500 juta lantaran terlibat dalam korupsi Bantuan Sosial pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Jaksa juga meminta Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar serta dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Pada 2011, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah divonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp 33,7 miliar.

Sementara itu, mantan Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap PLTU Riau-1. Idrus Marham menghirup udara bebas setelah menjalani 2 tahun divonis penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. Kasus ini yang sebelumnya membuat Idrus mengundurkan diri dari Mensos Kabinet Kerja Jokowi-JK..n erc/jk/cr2/lit/rmc

Editor : Moch Ilham