.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Salah satu tolak ukur keberhasilan layanan di rumah sakit milik pemerintah adalah okupansi pasien. Isyaratnya bila lebih banyak pasien yang memilih berobat ke luar negeri, berarti kualitas RS belum memadai dan belum sesuai harapan.
"Saya minta di rumah sakit bukan untung, tapi nomor satu harus bisa berikan layanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam Rakor BLU yang disiarkan secara daring, Kemarin.
Baca Juga: Bupati Blitar Resmikan Dua Palang Pintu Kereta Api di Wilayah Srengat dan Talun
Kasus Lumpuh Pasca Caesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal aduan kasus lumpuh pasca operasi caesar diduga karena malpraktik di RS Ciputat. Kuasa hukum kasus tersebut, Yulianti, meneruskan laporan tersebut untuk kedua kalinya.
"Kami dari Lokataru, bermaksud datang hari ini untuk melaporkan adanya dugaan malpraktik dan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh dokter di salah satu rumah sakit di Ciputat," kata kuasa hukum Yuliantika dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Lokataru, Sri Suparyati, saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Kamis (2/3/2023).
Menurut Menkes, kasus tersebut masih dikaji bersama komite etik untuk memastikan kemungkinan dugaan malpraktik yang dituduhkan. Pihaknya bakal melakukan audiensi bersama korban di RS Ciputat.
"Kita nanti akan terima kemudian nanti kita akan ajak juga teman-teman dari majelis kode etik kedokteran untuk melihat ininya seperti apa," terang Menkes saat ditemui di peresmian ruangan Central Medical Unit RS Dr Cipto Mangunkusumo, Jumat (3/3).
"Tapi semua masukan kritik dari masyarakat pasti kita terima dan kita dengar," sambung dia.
Menkes belum memastikan kapan audiensi bakal digelar. Ia menyebut kemungkinan dalam waktu dekat."Nanti diatur," pungkasnya.
Baca Juga: Presiden tak Beri Arahan Kepada 4 Menteri dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK
Menkes Minta Pengelola RS
Menteri Kesehatan meminta kepada pengelola rumah sakit pemerintah untuk memaksimalkan layanan untuk masyarakat. Bukan tanpa alasan, Menkes menambahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan dana sekitar Rp 15 triliun untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.
"Presiden dirawatnya di rumah sakit Indonesia atau nggak, yang namanya menteri-menteri dirawat di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Singapura? Kalau bukan di Indonesia, artinya belum bagus," sebutnya.
Sejauh ini menurut Menkes rumah sakit rujukan di Indonesia masih belum optimal dalam menangani beberapa penyakit seperti leukimia, multiple melanoma atau limfoma. Belum lagi mayoritas rumah sakit belum memiliki alat untuk mendeteksi penyakit-penyakit dengan tingkat kematian tinggi, salah satunya kanker payudara.
Baca Juga: Ditanya Soal Hasil Pilpres, Menkes Ketawain Jokowi
RS Sibuk Urus Transaksi
Ia juga menyoroti rumah sakit pemerintah yang sibuk mengurus transaksi keuangan tanpa diiringi peningkatan mutu dan layanan bagi masyarakat.
"Selama ini kita sibuk hanya urus demand side, seperti BPJS, asuransi dan lainnya. Tapi pas orang sudah bayar, orangnya masuk rumah sakit, dokternya tidak ada. Alatnya tidak ada. Tidak imbang," paparnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
