Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay Optimistis BPOM Segera Memberi Izin Edar Segera Setelah Penelitian Vaksin Nusantara Rampung
Baca Juga: BPOM Ingatkan Mainan Kosmetik untuk Anak, Berbahaya
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini Pusat Penelitian vaksin nusantara dipindah dari RSU Dr. Riyadi Semarang ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.
Sejak Rabu, sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, telah menerima suntikan Vaksin Nusantara. Kegiatan ini terjadi saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia masih belum menurunkan izin untuk pelaksanaan uji klinisnya.
Para anggota dewan tersebut mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta untuk mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara sejak Rabu. Menurut Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya, para politisi, pensiunan jenderal, mantan menkes menjadi sampel penelitian Vaksin Nusantara.
"Mereka menjalani penelitian sesuai dengan protokol penelitian," terang Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Rabu.
Budi menilai dengan pelaksanaan vaksin nusantara, bangsa Indonesia akan sejajar dengan negara besar. Terutama jika memiliki vaksin nasional seperti Vaksin Nusantara.
"Ini menjadi penemuan yang luar biasa dan aman," kata Budi. Selain itu, ia juga menilai bangsa Indonesia akan sejajar dengan negara besar jika memiliki vaksin nasional apa pun mereknya, baik Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih.
"Indonesia akan sejajar dengan negara- negara besar dan memiliki harga diri bangsa, sekaligus akan membantu perekonomian nasional," jelas Budi.
Saat ini Indonesia yang memprihatinkan Letjen Budi, masih bergantung pada vaksin dari negara lain.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menduga Kepala BPOM Penny Lukito sengaja tidak ingin vaksin nusantara dapat dikembangkan di Indonesia.
Pasalnya vaksin Covid-19 gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu tak kunjung mendapat izin uji klinis tahap 2 dari BPOM. Padahal dalam rapat bersama DPR RI, Kepala BPOM berkomitmen akan mengeluarkan izin uji klinis fase 2.
"Jadi kesimpulan teman-teman Komisi 9, memang Bu Penny pribadi ini, kayanya tidak punya political will untuk mendukung Vaksin Nusantara di negeri ini," ujar Melki sapaan akrabnya saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis (15/4/2021).
Dugaan Komisi IX itu bukan tanpa sebab, Melki menegaskan pihaknya sudah berkali-kali menggelar rapat dengan BPOM, peneliti vaksin, dan pihak terkait lainnya.
Inti dari rapat tersebut adalah tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan uji klinis Vaksin Nusantara ke tahap 2. Bahkan ia sudah memanggil dua ahli vaksin yang menyebut tidak ada masalah apa-apa untuk memulai uji klinis.
“Janji BPOM itu seminggu kemudian akan dikeluarkan, 17 Maret itu harusnya sudah keluar (izin uji klinis). Ternyata izin tidak keluar lalu muncul catatan baru yang menurut kami itu tidak dibahas dalam rapat, dengan berlindung di otoritas BPOM," paparnya.
Melki yang juga seorang apoteker itu sangat memahami segala persiapan untuk uji klinis fase 2 Vaksin Nusantar benar-benar siap.
Oleh karenanya, Komisi IX bersikukuh tetap akan melanjutkan uji klinis tahap 2.
Baca Juga: CEPI dan Bio Farma Berkolaborasi untuk Dorong Percepatan Produksi Vaksin
"Kami sih jalan terus, kami nggak mau mundur, rakyat suruh kita maju terus, kami tau juga yang menentang-menentang ini terkondisikan semua, jadi DPR dikesankan kami tidak mengerti aturan," ungkapnya.
"Bahkan banyak menteri itu secara diam-diam ngasih jempol karena DPR berani ambil langkah ini," tegasnya.
Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menjalani pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (15/4/2021).
Tiap hari 30 Sampel Darah
Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya menyatakan Siti datang lebih pagi. “Ada beliau ada, hadir," kata Budi saat dihubungi, Kamis (15/4).
Selain Siti, kata Budi, pihaknya juga mengambil sampel darah sejumlah pihak lain. Setiap hari setidaknya ada 30 sampel darah yang diambil. "Penelitian masih berlangsung," ujarnya.
Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku yang pertama kali rampung menjalani pengambilan sampel darah.
Selain itu juga ada Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo dan beberapa anggota DPR yang menjalani pengambilan sampel pada Rabu (14/4).
Budi akui minat terhadap vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrian panjang yang ada. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi, karena mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan."ungkap
Sudah Berdiskusi dengan Peneliti
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keteràngannya Kamis (15/4/2021) mengaku, sudah berdiskusi dengan para peneliti vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin, sehingga ia juga mau divaksin.
Ketua Fraksi PAN ini, melihat, vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan.
Vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.
"Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk," imbuh Saleh.
Saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin, sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu.
Dengan antrian selama dua hari di RSPAD, Saleh optimistis BPOM memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, rampung. n erc/jk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
