Catatan Kritis RUU Cipta Kerja (6)
Dalam RUU Cipta Kerja, yang menjadi polemik yakni soal aturan dalam bidang 2, yakni persyaratan investasi. Apalagi dalam catatan kritis dari 10 akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, melihat pemerintah mengatur dalam hal investasi di bidang usaha, dimudahkan khususnya investasi bidang usaha tertutup.
Baca Juga: Tolak Gugatan Ciptaker, Partai Buruh Akan Laporkan 5 Hakim Ke MKMK
Dalam RUU Cipta Kerja, Bidang 2, Persyaratan Investasi. Ada beberapa catatan terhadap pengaturan persyaratan investasi yakni soal Perluasan Bidang Usaha Tertutup
Yakni soal perubahan Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal dalam Pasal 84 angka 2 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal, baik asing maupun dalam negeri. salah satunya adalah budi daya dan industri narkotika golongan I.
Perlu dipertanyakan alasannya mengapa yang ditutup dalam rumusan Pasal 84 angka 2 RUU Cipta Kerja tersebut hanyalah industri narkotika golongan I. Padahal, narkotika golongan II dan golongan III juga sangat beresiko sebagai bidang usaha terbuka.
RUU Cipta Kerja juga memberi peluang bagi investor asing untuk menjalankan di bidang produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, seperti senjata kimia. Peluang tersebut dapat terlihat dari tidak diadopsinya ketentuan mengenai penanam modal asing yang dapat menjalankan usahanya di bidang produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dalam ketentuan mengenai bidang usaha tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 84 angka 2 RUU Cipta Kerja.
Sementara RUU memberikan peluang pihak asing menjadi pelaku industri, serta berpotensi untuk menguasai industri persenjataan dalam negeri tersebut karena memiliki modal yang cukup, baik dari segi dana, sumber daya manusia,maupun teknologi.
Baca Juga: Serikat Buruh Lakukan Aksi Demo Untuk Mendukung Pembatalan UU Cipta Kerja
Apabila ketentuan dalam kondisi industri persenjataan nasional sebagai sebuah informasi negara dapat diketahui oleh pihak asing sebagai penanam modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 RUU Cipta Kerja maka tak terelakkan bila pihak asing tersebut bisa mengetahui informasi mengenai kemampuan pertahanan negara, kemampuan persenjataan nasional, pun kelemahan pertahanan nasional sebagai informasi yang bisa diakses oleh pihak asing yang beritikad buruk.
Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya karena berpotensi besar mengancam kedaulatan negara, ketahanan, serta keamanan nasional. Penghapusan persyaratan investasi yang krusial Perubahan Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman
Modal dalam Pasal 84 angka 2 RUU Cipta Kerja persyaratan investasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (disingkat PT PMA), yakni: 1) Bidang Usaha PT tidak termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi; 2) Modal Minimal; dan 3) Maksimal Penyertaan Modal Asing
Baca Juga: Lindungi IHT, Kadin Jatim Minta Pasal di RUU Kesehatan Omnibus Law Ini Dihapus
Tiga persyaratan tersebut memberikan proteksi bagi pemerintah terhadap perilaku eksesif investor yang hanya ingin mengejar keuntungan (profit oriented) semata. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja menghilangkan jaring pengaman (safety net) bagi Pemerintah dalam menghadapi perilaku eksesif investor dalam proses penyelenggaraan investasi di Indonesia. (bersambung)
Harian Surabaya Pagi menerima kertas kebijakan “Catatan kritis dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja” yang ditulis lima profesor, tiga doktor dan dua ahli yaitu Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Prof Dr. Maria S.W.Sumardjono SH., MCL. MPA, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej SH., MHum, Prof. Dr. Sulistiowati SH, MHum, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., MHum, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr Totok Dwi Diantoro, Dr Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana, SH, LLM, PhD, dan Nabiyla Risfa Izzati SH, LLM, dengan editor Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM (HR) Ph.D. Tulisan ilmiah ini akan ditulis secara berseri untuk pencerahan pembaca dari kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogjakarta.
Editor : Mariana Setiawati
