SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi atau resesi ekonomi pada 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan dalam sambutan saat Kuliah Umum Universitas Diponegoro yang bertema "Kebijakan Pariwisata yang Agile dan Inovatif dalam memenangkan persaingan di Era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambigious)", Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga: 13 UMKM Ekspor 3.300 Handicraft ke Kanada
"Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa saat ini ekonomi sekarang sedang sulit dan tahun depan gelap. Kita harus definisikan gelap itu apa. Gelap itu didefinisikan bergejolak, khawatir dengan keadaan di sekitar kita," kata Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan, pentingnya upaya untuk menghadapi situasi yang tidak pasti tersebut yaitu dengan mengetahui berbagai macam resiko yang ada.
"Cara mengatasinya dalam kegelapan itu potensi apa yang akan kita hadapi seperti industri 4.0 dan black swan event. Votality ini membuka ruang untuk hal-hal tidak terduga atau tidak jelas. Kita harus paham jika gelap harus menyalakan pelita untuk pariwisata dengan mengetahui resiko dan tantangan perekonomian," ujarnya.
Ia menyatakan, salah satu untuk meminimalisir resiko tersebut adalah dengan menguatkan sektor UMKM.
"Pandemi Covid-19 sudah transisi, harus ada penguatan, karena 97 persen lapangan kerja itu dari UMKM maka Kemenparekraf memperkuat sektor UMKM," urainya.
Lebih lanjut, Sandiaga mengungkapkan situasi tidak pasti disebabkan karena adanya krisis energi dan pangan yang berasal dari geo politik global.
"Kedua adalah faktor geo politik yang dipicu situasi di Eropa dan krisis energi dan pangan yang ada di depan mata. Kita harus mengantisipasi ada ketimpangan global yang harus kita sikapi dan ruang stimulus fiskal yang kita gunakan untuk Covid-19 kita transisi ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan energi baru dan terbarukan," ujarnya.
Selain itu, Sandiaga menyebutkan, pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun perlu berdaptasi dengan tren sektor pariwisata saat ini.
Baca Juga: OJK Ajak Perempuan Raih Kesejahteraan Finansial
"Tren baru dalam pariwisata pasca pandemi Covid-19 berubah total, tren pariwisata global jangka menengah dan panjang menghadirkan konsep personalisasi, kustomisasi, lokal, dan lebih kecil dalam jumlah. Penggunaan Virtual Intelligence dan Big Data, Remote Working, perubahan rantai pasok global menuju green recovery. Kita harus memahami kegiatan berkelanjutan harus diutamakan," urainya.
Selain melihat jumlah turis yang datang, Kemenparekraf kini juga mengedepankan kualitas wisata yakni dengan memastikan turis berdampak besar terhadap Parekraf lokal.
"Kita akan dorong inovasi, adaptasi, kolaborasi dalam sektor Parekraf kita. Dulu kita hanya menghitung jumlah kunjungan wisatawan, kita tidak terlalu peduli dengan lama mereka tinggal dan dampak terhadap masyarakat sekitar seperti apa, sekarang kita memikirkan dampak terhadap kehidupan lokal," ucapnya.
Upaya tersebut, lanjut Sandiaga, berbuah manis dengan semakin meningkatnya indeks pariwisata Indonesia selama beberapa waktu terakhir.
"Selama 18 bulan terakhir kita melakukan transisi dan indeks pariwisata Indonesia loncat 8 peringkat mengalahkan Malaysia dan Vietnam. Karena kita memiliki destinasi wisata alam dan budaya, serta kebijakan prioritas dan pendekatan pariwisata yang inklusif," tandasnya.
Baca Juga: KKP Dorong Ratusan UMKM Naik Kelas
Maka dari itu, Kemenparekraf sudah menggelontorkan sejumlah program guna memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Progam itu di antaranya desa wisata, destinasi super prioritas yang diharapkan dapat menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan pada 2024.
"Harapannya agar kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat, menghapus kemiskinan dan memupuk rasa cintai cinta tanah air dan mengangkat citra bangsa dengan beragam destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia," ujarnya.
Kemenparekraf terus mendorong pertumbuhan dan akselerasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan inovasi, digitalisasi, serta pemberdayaan yang berkelanjutan.
"Kami akan mengedepankan kebijakan inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga apa yang sudah dilakukan sejak 8 tahun terakhir ini bisa terus dilanjutkan oleh pemimpin yang terpilih di 2024," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
